Uji Calon Panglima, DPR Bakal Cecar Hadi Soal Pengamanan Pemilu
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid akan menanyakan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto soal kesiapan TNI dalam persiapan menghadapi pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah serentak 2018 maupun pemilihan presiden dan legislatif 2019. Pertanyaan ini akan disampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang akan digelar Komisi I yang membawahi persoalan pertahanan.
"Dua-duanya ini kami harus pastikan Panglima TNI siap," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/12).
Meutya mengatakan, kesiapan calon panglima TNI baru untuk menghadapi Pilkada dan Pilpres cukup penting. Alasannya, penghelatan besar ini akan dilaksanakan dalam dua tahun ke depan secara bergiliran.
(Baca: Ditunjuk Jokowi Jadi Calon Panglima TNI, Marsekal Hadi: Mohon Doa)
Menurut Meutya, pertanyaan ini akan diajukan karena kekhawatiran kemampuan Hadi menghadapi gelaran kontestasi politik tersebut. "Ini saya rasa akan menjadi fokus, tapi kami yakin Presiden sudah memikirkan dengan baik," kata Meutya.
Selain mengenai Pilkada dan Pilpres, Komisi I dalam uji kelayakan dan kepatutan juga berencana menanyakan terkait rekam jejak dan laporan kekayaan Hadi. Menurutnya, hal tersebut merupakan aspek yang biasa ditanyakan dalam uji kelayakan dan kepatutan.
"Itu biasa kami cek semua," kata Meutya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anggota Komisi I DPR Syarief Hasan mengatakan kesiapan menghadapi Pilkada dan Pilpres akan menjadi tantangan yang dihadapi Hadi saat nantinya menjadi panglima TNI. Tantangan lainnya yakni untuk menjaga kesatuan NKRI yang memiliki wilayah cukup luas.
"Ini suatu tugas dan tanggung jawab yang cukup besar bagi TNI yang akan datang," kata Syarief. (Baca: Jokowi Kenal KSAU Hadi Sejak Lama, Istana: Diajukan Karena Kemampuan)
Adapun Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai tantangan bagi Hadi adalah untuk meneruskan program kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sesuai target. Hadi juga dinilai perlu meningkatkan disiplin internal prajurit TNI.
"Kemudian meningkatkan kesejahteraan prajurit. Profesionalisme, sejahtera, dan dilengkapi dengan alat-alat sistem senjata yang bagus," kata TB Hasanuddin.
Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah mengajukan surat pengajuan Hadi sebagai calon panglima TNI baru pada Senin (4/12) pagi. Surat pengajuan tersebut resmi disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon.
Setelah fit and proper test oleh Komisi I, pengajuan calon panglima TNI akan dibawa ke dalam rapat paripurna. Fadli menilai pembahasan tak akan berlarut sampai melewati masa reses pada 13 Desember 2017. "Saya kira akan cukup waktu," kata Fadli.
(Baca: Pesan Jokowi di HUT TNI-72, Tentara Jangan Terlibat Politik Praktis)
