Usul KEK Gagal, Kemenko Maritim Kaji Kawasan Industri Terpadu Bekasi

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

5/12/2017, 19.15 WIB

Pemerintah mengkaji pembentukan klaster industri teknologi tinggi di Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Meikarta
Arief Kamaludin|KATADATA
Proses pembangunan hunian Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jabar, Senin, (18/09)

Kementerian Koordinator Maritim tengah mengkaji pembentukan Kawasan Industri Terpadu (KIT) di wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Ketiga wilayah itu rencananya akan diintegrasikan guna meningkatkan daya saing industri di tiga wilayah tersebut.

Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan yang menghadiri pertemuan pengkajian tersebut mengatakan, saat ini terdapat 21 kawasan industri di tiga wilayah tersebut dengan jumlah lebih dari empat ribu industri. Selain itu, ketiga wilayah tersebut sudah dihuni lebih dari 1,5 juta penduduk.

Dengan masifnya perkembangan di ketiga wilayah tersebut, Putu menilai diperlukan satu perencanaan yang lebih terpadu. Hal ini dilakukan agar sumber daya yang mendukung dapat tetap efektif meski Bekasi, Karawang, dan Purwakarta terus tumbuh.

"Jadi ini memerlukan suatu koordinasi untuk ke depannya seperti apa. Jangan sampai nanti Bekasi, Karawang, Purwakarta kehilangan daya saingnya," kata Putu di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (5/12).

(Baca: Luhut Lapor Jokowi, Daerah Bekasi-Purwakarta Tak Bisa Jadi KEK)

Putu mengatakan, salah satu usulan mengenai KIT adalah dengan menerapkan sistem klaster industri. Nantinya, KIT akan menjadi lokasi bagi industri berteknologi tinggi.

Menurut Putu, usulan itu diajukan karena industri berteknologi tinggi dinilai lebih tepat berada di daerah yang dekat dengan ibu kota. Sementara, industri padat karya yang membutuhkan banyak lahan dan tenaga kerja diarahkan ke luar wilayah Jawa.

"Sehingga Bekasi, Karawang, Purwakarta itu ke depan menarik industri yang nilai tambahnya lebih tinggi dan pada gilirannya diharapkan bisa memberi tambahan pendapatan lebih tinggi lagi, khususnya kabupaten terkait dan Jawa Barat pada umumnya," kata Putu.

(Baca: Sengkarut Izin dan Pemasaran Megaproyek Meikarta)

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan, KIT juga diusulkan mampu mengintegrasikan tata ruang dan konektivitas antar kawasan. Selain itu, koordinasi antar pemerintah daerah juga harus dikoordinasikan lebih baik dengan adanya KIT.

"Sehingga masalah yang terkait birokrasi perizinan, infrastruktur, dan utilitas bisa lebih baik. Sekarang kan koordinasinya masih sendiri-sendiri," kata Sanny. 

Kendati demikian, pemerintah belum menentukan format apa yang akan digunakan untuk kawasan ini. Alasannya pemberian format tersebut dapat berimbas kepada sistem integrasi ketiga kawasan.

Pemerintah masih akan melakukan kajian akademik atas KIT hingga tiga bulan mendatang. Karenanya, konsultan profesional diajak terlibat dalam kajian ini. "Kajian akademik diminta akhir Februari 2018 selesai," kata Putu.

Wilayah Bekasi, Purwakarta, dan Karawang sebelumnya diusulkan dibentuk dengan format Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ide pembentukan KEK ini pun dianggap tidak cocok oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perindustrian.

(Baca: Menteri Beda Pendapat soal KEK Bekasi, Luhut: Tunggu Hasil Kajian)

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan KEK tidak cocok untuk wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Sehingga, harus diganti dengan opsi lain untuk tetap menjalankan industrialisasi ketiga kawasan di daerah Jawa Barat itu.

Usulan pembentukan KEK Bekasi, Karawang dan Purwakarta itu muncul dalam pertemuan Kadin dengan Presiden Joko Widodo pada pada Kamis (26/10). Dalam pertemuan hampir tiga jam yang juga dihadiri CEO Lippo Grup James Riady, Kadin meminta agar pemerintah mengkaji opsi menjadikan wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai KEK.

Salah satu proyek teranyar Lippo Group, Meikarta, berada di wilayah yang direncanakan Bekasi. Ketika itu Luhut menyatakan dengan pembentukan KEK, akan mempermudah perizinan di daerah tersebut, termasuk proyek Meikarta yang selama ini belum mendapatkan proses izin karena pembahasan Rencana Detai Tata Ruang masih di bahas pemprov Jawa Barat.

(Baca: Meikarta Masuk KEK Bekasi, Bakal Dapat Kemudahan Investasi)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan