KPK menilai perlu adanya SOP yang menjadi pegangan para pegawai Ditjen Pajak mencegah korupsi.
Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Ditjen Pajak membuat SOP mencegah korupsi. Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai saat ini upaya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mencegah korupsi di lingkungan internal sudah cukup baik. Namun, hal itu masih belum maksimal.

Sri mengatakan, saat ini Ditjen Pajak hanya memiliki skor 7 dalam mencegah korupsi di lingkungan internal. Sebab, meski secara sistemik korupsi sudah diminimalisasi, masih ada individu di Ditjen Pajak yang dapat melakukan praktik tersebut.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Korupsinya tidak sistemik. Kalau sistemik menyuburkan dan membolehkan, itu sudah tidak ada di Ditjen Pajak. Jadi sudah tidak ada sistemik korupsi, sekarang adanya individual sporadis," katanya di Jakarta, Rabu (6/12).

(Baca: Jokowi Utamakan APBN Bebas Korupsi daripada Opini WTP dari BPK)

Untuk itu Sri meminta agar militansi dan intoleransi para pegawai Ditjen Pajak guna mencegah korupsi ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun standar operasional prosedur (SOP) bagi para pegawai Ditjen Pajak.

Menurut dia, godaan bagi para pegawai Ditjen Pajak untuk melakukan korupsi cukup besar. Tawaran untuk melakukan praktik korupsi bahkan tidak hanya datang dari personal pegawai Ditjen Pajak, namun juga dari wajib pajak. "Jadi DJP harus buat SOP supaya godaan jadi minimal," katanya.

Sri mengatakan, SOP itu nantinya perlu mengatur soal bagaimana pegawai Ditjen Pajak bertemu dengan wajib pajak. Menurut Sri, pertemuan dengan wajib pajak berpotensi untuk menimbulkan praktik korupsi.

(Baca: BPK Temukan Masalah Uang Negara Rp 27,39 Triliun di Semester I-2017)

Pertemuan yang intensif tersebut dapat menimbulkan kedekatan. Sehingga, para pegawai Ditjen Pajak bisa saja memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

"Kalau orang diuji terus menerus, ketemu wajib pajak boleh di warung kopi, club atau dimana saja, ya lama-lama akan terjadi percakapan yang meleleh saja. Hal seperti itu yang harusnya dicegah. Kalau mencegah, kamu tidak diperbolehkan bertemu WP yang tidak resmi," kata Sri.

Selain itu, SOP juga diperlukan untuk menetapkan kewajiban pajak secara transparan. Alhasil, data perpajakan akan baik dan dilakukan sesuai prosedur yang benar.

"Sehingga wajib pajak juga merasa tenang dan percaya bahwa Ditjen Pajak melakukan tugas konstitusi ini secara benar dan proper," kata Sri.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan skor 7,5 bagi Ditjen Pajak dalam upaya mencegah korupsi. Skor tersebut diberikan karena pegawai Ditjen Pajak dinilai belum memiliki pegangan untuk mencegah korupsi.

"Anda enggak akan bisa menuju ke tempat tinggi kalau tidak punya pegangan," kata Saut.

Karenanya, Saut menilai perlu adanya SOP yang menjadi pegangan para pegawai Ditjen Pajak mencegah korupsi. Jika SOP tersebut tidak dibuat, maka potensi penyalahgunaan wewenang untuk melakukan korupsi dapat membesar.

"Tidak boleh lepas dari pegangan, keseimbangan Anda akan terganggu kalau tidak ada pegangan. Pegangan itu SOP, nilai-nilai kejujuran, dan sebagainya," kata Saut.

(Baca: Survei LSI: Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir)

Artikel Terkait
SPAK meraih ACE Award 2017 karena dinilai mampu meningkatkan kesadaran pentingnya berperilaku antikorupsi.
"Tahun lalu di periode ini, penerimaan baru Rp 958 triliun. Jadi shortfall-nya Rp 400-an triliun. Sekarang hanya sekitar Rp 280-an triliun," ujar Yon
"Jadi dari Menteri, Direktur Jenderal, Direktur, hingga Kepala Balai akan tanggung jawab," kata Basuki