Sri Mulyani: Tak Ada Lagi Korupsi Sistemik di Ditjen Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai saat ini upaya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mencegah korupsi di lingkungan internal sudah cukup baik. Namun, hal itu masih belum maksimal.

Sri mengatakan, saat ini Ditjen Pajak hanya memiliki skor 7 dalam mencegah korupsi di lingkungan internal. Sebab, meski secara sistemik korupsi sudah diminimalisasi, masih ada individu di Ditjen Pajak yang dapat melakukan praktik tersebut.

"Korupsinya tidak sistemik. Kalau sistemik menyuburkan dan membolehkan, itu sudah tidak ada di Ditjen Pajak. Jadi sudah tidak ada sistemik korupsi, sekarang adanya individual sporadis," katanya di Jakarta, Rabu (6/12).

(Baca: Jokowi Utamakan APBN Bebas Korupsi daripada Opini WTP dari BPK)

Untuk itu Sri meminta agar militansi dan intoleransi para pegawai Ditjen Pajak guna mencegah korupsi ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun standar operasional prosedur (SOP) bagi para pegawai Ditjen Pajak.

Menurut dia, godaan bagi para pegawai Ditjen Pajak untuk melakukan korupsi cukup besar. Tawaran untuk melakukan praktik korupsi bahkan tidak hanya datang dari personal pegawai Ditjen Pajak, namun juga dari wajib pajak. "Jadi DJP harus buat SOP supaya godaan jadi minimal," katanya.

Sri mengatakan, SOP itu nantinya perlu mengatur soal bagaimana pegawai Ditjen Pajak bertemu dengan wajib pajak. Menurut Sri, pertemuan dengan wajib pajak berpotensi untuk menimbulkan praktik korupsi.

(Baca: BPK Temukan Masalah Uang Negara Rp 27,39 Triliun di Semester I-2017)

Pertemuan yang intensif tersebut dapat menimbulkan kedekatan. Sehingga, para pegawai Ditjen Pajak bisa saja memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya.