Sri Mulyani mengkhawatirkan dampak kerugian yang bakal dialami masyarakat yang menganggap Bitcoin sebagai bentuk investasi.
sri mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap OJK memberi perlindungan terhadap masyarakat yang berinvestasi Bitcoin. Arief Kamaludin|Katadata

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pernyataan mengenai keamananan investasi Bitcoin. Pernyataan ini dianggap penting sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang saat ini memburu Bitcoin sebagai produk investasi.

"Seharusnya OJK mengeluarkan statement mengenai apakah barang atau produk seperti itu memang aman bagi investasi," kata Sri Mulyani menghadiri acara 'The 7th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (7/12).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sri Mulyani mengkhawatirkan dampak kerugian yang bakal dialami masyarakat yang menganggap Bitcoin sebagai bentuk investasi. "Karena menunjukkan harganya makin tinggi, ini dilirik sebagai salah satu investasi. Namun kami tidak berharap terjadinya sebuah spekulasi yang bisa menimbulkan kerugian," kata Sri Mulyani.

(Baca: Bitcoin Kian Populer, Kepala BKPM Ingatkan Inovasi Harus Dirangkul)

Hingga kini OJK belum memberikan pernyataan mengenai keamanan Bitcoin sebagai alat investasi. Peringatan hanya diberikan Satuan Tugas Waspada Investasi yang mengimbau agar masyarakat tidak ikut terlibat dalam pembelian mata uang virtual seperti Bitcoin. Alasannya, selain tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, mata uang virtual kerap disalahgunakan sebagai investasi dengan imbal hasil yang tidak masuk akal.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan saat ini, terdapat dua karakteristik entitas yang melakukan transaksi Bitcoin. Pertama, entitas yang berdiri sebagai marketplace, yakni tempat bertemu antara pembeli dengan penjual mata uang virtual tersebut. Kedua, entitas yang menawarkan penjualan Bitcoin sebagai investasi.

Entitas kedua ini yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat. Karena, perusahaan tersebut menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal, hingga 5% per hari. "Kami mengimbau kalau mau berinvestasi kepada yang logis, bukan Bitcoin," ujar Tongam saat diskusi dengan media, di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Kamis (30/11).

(Baca: Ditjen Pajak: Keuntungan Bitcoin Kena Pajak dan Dilaporkan di SPT)

Bank Indonesia (BI) yang telah menyatakan dengan tegas melarang mata uang digital atau cryptocurrency. Sebelumnya, Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan akan merilis regulasi baru yang akan menjadi acuan dalam ekonomi digital. Di dalamnya, bank sentral akan mempertegas larangan penggunaan cryptocurrency baik sebagai komoditas maupun mata uang.

"Dalam waktu dekat segera keluar regulasi yang akan jadi framework yang perjelas aturan-aturan mengenai financial technology (fintech)," ujar Agus.

Aturan ini merupakan respons atas perkembangan teknologi dalam ekonomi digital, termasuk e-commerce maupun meningkatnya tren investasi atas mata uang digital, termasuk bitcoin.

“Kami melarang penyelenggara fintech dan e-commerce serta penyelenggara jasa sistem pembayaran memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency," tuturnya.

Agus menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi, keberadaan mata uang virtual tidak diakui dan transaksi yang menggunakannya dianggap ilegal.

(Baca juga: Sebagian Besar Transaksi Bitcoin di Indonesia untuk Spekulasi)

Artikel Terkait
“Karyawan bisa memperoleh gaji dalam bitcoin jika mereka menginginkannya,” kata Juru Bicara GMO Internet Harumi Ishii.
"Minat masyarakat terhadap bank syariah memang terus meningkat, tetapi OJK akan terus mendorong industri mensosialisasikan (produknya)," kata Soekro
Lonjakan harga ripple dalam sepekan terakhir mencapai 200%, jauh melampaui bitcoin.