Talangi Pembebasan Lahan Infrastruktur, Kas Operasi 4 BUMN Minus

Penulis: Miftah Ardhian

Editor: Safrezi Fitra

9/12/2017, 10.00 WIB

"(Total) kasnya berkurang, bukan minus. Masih plus, tapi jumlahnya berkurang," ujar Ahmad Bambang

Tol Salatiga Bawen
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Pembangunan infrastruktur

Arus kas empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi semakin tertekan. Penyebabnya, piutang negara berupa penggantian dana pembebasan lahan dari pemerintah belum bisa dicairkan, sehingga BUMN karya harus mengeluarkan kasnya lebih besar.

Berdasarkan laporan keuangan hingga kuartal III tahun ini, arus kas dari kegiatan operasi empat emiten BUMN karya tercatat defisit antara Rp 1,5 triliun sampai Rp 5 triliun. Keempat perusahaan ini adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT PP (Persero) Tbk.

Deputi Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengakui arus kas BUMN karya dari sisi operasional berkurang saat ini. Hal ini terjadi karena terdapat pengeluaran dana yang lebih besar dibandingkan pemasukan BUMN tersebut.

Defisit arus kas dari kegiatan operasi ini memang berdampak pada tergerusnya kas dari kegiatan investasi dan pendanaan. Meski begitu, secara total kas dan setara kas empat perusahaan pelat merah tersebut di kuartal III-2017, tercatat masih positif. (Baca: Pertaruhan Jokowi di Proyek Infrastruktur)

"(Total) kasnya berkurang, bukan minus. Masih plus, tapi jumlahnya berkurang," ujar Ahmad saat dihubungi Katadata, Jakarta, Jumat (8/12).

Arus Kas BUMN Karya
 

Akibat arus kas yang defisit dari kegiatan operasi, saldo kas dan setara kas BUMN karya menjadi berkurang sepanjang sembilan bulan tahun ini. Saldo kas Waskita Karya berkurang hingga Rp 3,74 triliun,  PT PP mencapai Rp 3,02 triliun, dan Wijaya Karya mencapai Rp 2,03 triliun. Hanya Adhi Karya yang saldo kasnya tercatat bertambah Rp 437 miliar.

Ahmad menjelaskan, penurunan kas tersebut disebabkan oleh tiga BUMN Karya yang harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembebasan lahan proyek yang sedang mereka kerjakan. Dana yang seharusnya ditanggung pemerintah ini, ditalangi terlebih dahulu oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Terutama untuk proyek jalan tol, agar pembangunannya bisa berjalan dengan cepat.

(Baca: Kerugian Enam BUMN Bengkak Setelah Dapat Suntikan Modal Negara)

Masalahnya, pengembalian dana talangan ini tidak bisa dilakukan dengan cepat oleh pemerintah. Alhasil, terjadi pengeluaran untuk membebaskan lahan, material, pembayaran subkontraktor, dan biaya lainnya yang lebih besar dari pemasukan, akibat keterlambatan penggantian dana talangan tersebut.

Ahmad mengaku pihaknya akan terus membantu BUMN dalam mengatasi persoalan tersebut. Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Keuangan.

Permasalahan arus kas dari kegiatan operasi yang defisit ini dianggap belum terlalu mengkhawatirkan. Menurut Ahmad, secara akuntansi, laba perusahaan-perusahaan tersebut masih tumbuh dengan pesat. Laba bersih BUMN karya pada kuartal III-2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, lebih dari 45 persen. Waskita Karya tercatat yang paling tinggi, dengan kenaikan laba bersih hingga dua kali lipat lebih.

"Bahkan kalau penggantian dari pemerintah lancar ya malah semua naik, termasuk cash flow-nya," ujar Ahmad. (Baca: Pemerintah Targetkan Hanya 10 dari 118 BUMN yang Rugi Tahun Ini)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan