Kemendag: 29% Produk Langgar Syarat Edar, Mayoritas dari Tiongkok

Penulis: Michael Reily

Editor: Safrezi Fitra

11/12/2017, 18.13 WIB

Dari 582 kategori produk, sebanyak 171 produk atau 29,4 persen diantaranya melanggar ketentuan SNI, label bahasa Indonesia, serta buku manual dan garansi

Razia Mie Korea
ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi

Kementerian Perdagangan merilis data pengawasan terhadap 582 kategori produk yang beredar di pasar di seluruh Indonesia sepanjang 2017. Ketentuan yang diterapkan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, pencantuman label bahasa Indonesia, serta buku manual pengggunaan dan kartu garansi bagi produk telematika dan elektronika.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Kemendag Syahrul Mamma menyatakan ada 171 produk atau 29,4 persen yang tidak sesuai ketentuan. Rinciannya, 47 jenis produk yang belum mendapatkan sertifikat SNI, 68 produk tidak menggunakan label bahasa Indonesia, dan 58 jenis produk yang tidak dilengkapi dengan buku manual dan kartu garansi.

“Produknya lebih banyak impor, mayoritas dari Tiongkok,” kata Syahrul di Auditorium Kemendag, Jakarta, Senin (11/12). (Baca: Kemendag Musnahkan Puluhan Ton Gula Rafinasi dan Daging Beku Ilegal)

Tahun lalu, ada 181 kategori pelanggaran dari 473 produk yang diawasi. Selama periode 2014 hingga 2017, Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa mengawasi sebanyak 3.244 merk produk yang beredar di pasar. Setiap tahun jumlah produk barang yang beredar di pasar. Makanya, kata Syahrul, perlu ada peningkatan pengawasan.

Pengawasan juga dilakukan pada 85 kategori produk yang masuk di wilayah perbatasan negara. Berdasarkan pantauan Kemendag, ditemukan 8 jenis produk yang melanggar ketentuan SNI, 16 produk melanggar label, dan 20 produk dalam proses pengujian.

Ia mengungkapkan kebijakan deregulasi yang dilakukan pemerintah, mengakibatkan produk luar negeri mudah masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, selain pengawasan, kegiatan pembinaan dan sosialisasi perlu dilakukan agar pelaku usaha paham tentang peredaran produk.

(Baca: Dorong Industri, Pemerintah Permudah Impor Bahan Baku dan Barang Modal)

Kemendag juga telah mengeluarkan 100 surat teguran terhadap para pelanggar. Sanksi untuk produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI adalah pencabutan Nomor Registrasi Produk (NRP) dalam negeri dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). “Kami tarik barangnya dari pasar bila tidak SNI. Importir dan pedagang juga kami periksa,” jelasnya.

Produk yang tidak menenuhi ketentuan label dan manual kartu garansi juga akan ditarik dari peredaran. Pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi administrasi tapi tetap melanggar, bakal dikenakan sanksi pidana sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(Baca: Konsumen Indonesia Dianggap Belum Aktif Perjuangkan Haknya

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan