Kementerian PUPR Rilis Aturan Baru Cegah Korupsi Pengadaan Proyek

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Safrezi Fitra

11/12/2017, 19.13 WIB

"Jadi dari Menteri, Direktur Jenderal, Direktur, hingga Kepala Balai akan tanggung jawab," kata Basuki

Basuki PUPR
Arief Kamaludin (Katadata)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan sebuah aturan untuk meminimalisasi korupsi di lingkungan kementerian tersebut. Aturan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 914 Tahun 2017 ini akan merombak mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementeriannya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan aturan ini maka usulan pengadaan barang dan jasa akan diberikan kewenangannya kepada Kepala Balai sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa. Sebelumnya pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk oleh Satuan Kerja (Satker).

Menurutnya, mekanisme yang baru ini akan membuat ULP bisa mempertanggungjawabkan apa saja permasalahan pengadaan yang dialami Pokja, termasuk penyelewengan. Berbeda dengan pertanggungjawaban dalam mekanisme sebelumnya. "Jadi saya ubah mekanismenya, jadi yang bertanggung jawab ULP," kata Basuki di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).

(Baca: Dukung KPK, Jokowi Akan Buat Aturan Antikorupsi Sektor Swasta)

Dalam Kepmen tersebut, tercatat ada 34 ULP yang tersebar di seluruh Indonesia. Nantinya, ULP tersebut dapat melaporkan adanya penyimpangan di bagiannya kepada Kepala ULP. Adapun anggota ULP ini terdiri dari seluruh bidang PUPR, mulai dari Bina Marga, hingga Cipta Karya dan Sumber Daya Air.

"Jadi dari Menteri, Direktur Jenderal, Direktur, hingga Kepala Balai akan tanggung jawab," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi La Ode Muhammad Syarif mengungkapkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah dilakukan lembaganya. Terungkap bahwa para oknum pejabat seringkali menyisihkan 10 persen hingga 25 persen anggaran proyek untuk kepentingan pribadinya semata.

"Pertanyaannya kalau (diambil) 25 persen, pengusaha mau ambil di mana untungnya," ujar La Ode.

Oleh sebab itu dia meminta para pengusaha dan kontraktor tidak segan-segan melapor kepada KPK serta menteri terkait, apabila menemukan praktik seperti ini terjadi. Hal ini perlu dilakukan agar dunia usaha di Indonesia bisa bersaing. (Baca: Jokowi: Aturan Perizinan Jadi Alat Korupsi dan Pemerasan)

Saat ini Kementerian PUPR telah memulai proses lelang dini pengadaan barang dan jasa tahun depan. Hingga 10 Desember, tercatat sudah ada 1.320 paket proyek senilai Rp 8 triliun telah selesai dilelang dini. Dari angka tersebut, lelang dini di Ditjen Bina Marga mencapai 657 paket dengan nilai Rp 6 triliun. Ditjen Sumber Daya Air melelang 559 paket dengan nilai Rp 1,6 triliun. Sedangkan, Ditjen Cipta Karya telah melelang lebih awal 96 paket senilai Rp 311,9 miliar.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan