Banyak Konflik Apartemen, Pemerintah Didesak Terbitkan PP Rumah Susun

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

12/12/2017, 18.21 WIB

Masyarakat diminta untuk tak mudah tergiur dengan tawaran pengembang.

Tanah properti
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Pembangunan proyek poperti.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Peraturan tersebut dianggap penting untuk melindungi para pemilik dan penghuni rumah susun di Indonesia.

"PP itu harus segera diterbitkan, habis itu peraturan pelaksanaannya," kata Ketua BKPN Ardiansyah Parman di Jakarta, Selasa (12/12).

Ardiansyah mengatakan, saat ini masih banyak persoalan yang menjerat para penghuni dan pemilik rumah susun. Sejak dua tahun lalu, BKPN telah menerima 30 pengaduan mengenai berbagai permasalahan di rumah susun.

Beberapa masalah tersebut, antara lain tidak dilaksanakannya kewajiban pembangunan unit properti oleh pengembang. Padahal, pembeli sudah membayar cicilan unit tersebut.

"Jadi pembeli sudah membayar melalui cicilan dan sebagainya tapi unit tidak jadi dibangun," kata Ardiansyah. (Baca: Acho dan Apartemen Green Pramuka Berdamai, Gugatan Akan Dicabut)

Kenaikan biaya iuran pengelolaan lingkungan (IPL) serta air, gas, dan listrik juga kerap dikeluhkan oleh penghuni. Menurut Ardiansyah, pengembang yang dikeluhkan kerap menaikkan ketiga hal tersebut secara sepihak.

Kemudian, penghuni juga tidak mendapatkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) meski sudah membayar lunas unit properti. Alhasil, sertifikat hak milik juga kerap tidak didapatkan penghuni.

"Itu ada yang sampai 10 tahun juga enggak terbit-terbit," kata Ardiansyah. 

Penghuni juga mengeluhkan sertifikat hak milik mereka yang dijaminkan oleh pengembang ke Bank. Keluhan lainnya adalah mengenai kualitas unit properti yang dibeli penghuni.

"Ada perbedaan dalam penafsiran unit yang telah dibeli penghuni dengan pengembang," kata Ardiansyah. 

(Baca: Izin Belum Lengkap, Tiga Hunian Murah di Stasiun Mulai Dibangun)

Kemudian, BPKN juga mendapatkan keluhan mengenai pengalihan fungsi dari fasilitas umum yang termasuk dalam jual beli. "Itu juga banyak. Tadinya untuk lapangan parkir, sekarang dibangun pengelola jadi ruko terus dijual lagi, ini juga banyak diadukan ke BPKN," kata Ardiansyah.

Hal lain adalah mengenai lamanya rentang waktu bagi pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Selain itu, wanprestasi dari pengembang properti juga dikeluhkan ke BKPN.

"Kami menerima pengaduan tidak hanya dari konsumen tapi juga pelaku usaha," kata Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, berbagai persoalan ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab, jika terus berlanjut akan semakin tidak terkendali dan meluas.

"Kalau dibiarin terus kaya bom, tambah besar. Ini sudah terlalu lama, ada pembiaran juga. Padahal sebenarnya persoalannya sederhana kalau mau ditangani," kata Ardiansyah.

Karenanya, pemerintah diminta segera mengeluarkan PP turunan dari UU Rusun. Dengan diterbitkannya PP tersebut, Ardiansyah menilai nantinya ada petunjuk teknis mengenai pengelolaan rumah susun. Saat ini, lanjut dia, berbagai pihak kerap kesulitan untuk menangani masalah rumah susun karena tidak adanya petunjuk teknis.

"Ini supaya bisa jalan. Jangan tergantung, semua orang bilang enggak punya kewenangan, tapi ini kasus sudah ada," kata Ardiansyah.

Selain itu, Ardiansyah juga meminta pengembang dan pengelola dapat lebih transparan. Dia merekomendasikan transparansi ini diwujudkan dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi.

(Baca: Sengkarut Izin dan Pemasaran Megaproyek Meikarta)

Selain itu, Ardiansyah menilai pengelola rumah susun harus berbadan hukum. Sehingga, pertanggungjawaban atas pengelolaan dapat lebih baik ketimbang yang ada saat ini.

"Biar lebih terbuka dan transparan agar bisa dipantau dan diawasi. Transaksi konsumen dengan pengembang bisa terus berkembang," kata Ardiansyah.

Ardianysah pun meminta agar masyarakat lebih jeli dalam membeli unit properti. Menurutnya, masyarakat perlu menanyakan secara jela mengenai bagaimana kondisi tanah dan unit yang akan dibelinya.

"Jadi tanya ini rumah yang mau dibangun di sini di atas tanah apa, tanah milik, tanah negara, tanah pengelolaan? Nanti apa hak saya, apa sertifikat yang terbit terhadap rumah yang saya beli di atasnya," kata Ardiansyah

Dia pun meminta masyarakat tidak tergiur dengan iklan-iklan properti yang ada saat ini. "Masyarakat memang harus kita edukasi juga jangan hanya tergiur iklan yang menarik. Konsumen harus cerdas," kata dia.

Ardiansyah pun mengusulkan adanya pembentukan Dewan Rumah Susun yang anggotanya berisikan pemilik, serta unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Nantinya, segala persoalan terkait rumah susun dapat lebih dikelola dengan baik ketika SKPD tersebut terlibat.

Kabid Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Dan Gedung DKI Jakarta Melly Budiastuti mengatakan, akan menyampaikan terkait usulan pembentukan Dewan Rumah Susun kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan