Kemenkeu Buat Aturan Pajak Impor Barang Digital dan Aplikasi

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Yuliawati

12/12/2017, 17.14 WIB

Kemenkeu berjanji akan menerapkan azas netralitas dalam pengenaan bea masuk barang digital impor.

digital
Arief Kamaludin | Katadata
Ilustrasi.

Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan bea masuk barang digital dari luar negeri yang dijual lewat perdagangan elektronik (e-commerce). Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, aturan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) itu untuk menciptakan perlakuan yang adil kepada seluruh usaha.

"Ini sedang kami godok agar ada kepastian hukum dan juga tax ratio bea masuk. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera keluar," kata dia usai acara diskusi dengan para ekonom di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (12/12).

Beberapa barang tak berwujud seperti piranti lunak, aplikasi, musik, film, buku elektronik. Mardiasmo mengatakan mengatakan apabila dulunya kaset atau majalah dari luar negeri dikenakan bea masuk, maka ke depannya impor barang tidak berwujud seperti pengunduhan software atau e-book impor dapat dikenakan bea masuk.

(Baca: Kemendag Sulit Kontrol Peredaran Barang di E-Commerce)

Mardiasmo menyatakan saat ini belum memperkirakan jumlah pemasukan negara dari rencana pengenaan bea masuk ini. Namun dirinya memastikan azas netralitas dalam pengenaan bea masuk bakal dijaga oleh Kemenkeu. Saat ini kementerian pun sedang meminta masukan dari dunia usaha.

"Kami juga sudah bicarakan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, lalu dengan Bank Indonesia," kata dia.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan mendukung kebijakan Kemenkeu tersebut. Menurut dia dalam Undang-undang selama ada perpindahan kepemilikan barang maka harus ada nilai tambah atau unsur pengenaan penerimaan negara. "Itu hal yang prinsip bagi pemerintah," kata dia.

Rudiantara menyatakan penerapan bea masuk tidak akan berpengaruh terhadap industri digital. Alasannya, pengenaan penerimaan negara seperti bea atau pajak wajar dilakukan bahkan hingga sektor digital.

"Tapi tidak usah khawatir untuk membeli barang digital dari luar negeri," kata dia.   (Baca: Produk Impor Masih Dominasi E-Commerce Indonesia

Selama ini produk-produk digital bebas bea masuk karena Indonesia terikat perjanjian moratorium dengan World Trade Organization (WTO) atas barang-barang intangible sejak 20 Mei 1998. Perjanjian ini bakal habis masa berlakunya akhir 2017 dan pemerintah dapat mengajukan persetujuan untuk menerapkan bea masuk barang digital ini.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan