Lembaga keuangan yang memberikan dana kepada produsen sawit yang tidak berkelanjutan diperkirakan mengalami hambatan dari investor internasional.
Kelapa sawit
Petani memanen buah kelapa sawit di salah satu perkebunan kelapa sawit di Desa Delima Jaya, Kecamatan Kerinci, Kabupaten Siak, Riau. Arief Kamaludin|KATADATA

Lembaga keuangan di Indonesia dinilai menghadapi risiko besar jika memberikan pendanaan terhadap produsen minyak sawit yang tidak berkelanjutan. Laporan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Landscape Indonesia, menyebutkan produsen minyak sawit yang tidak berkelanjutan akan berisiko merugi dari aktivitas yang dilakukan.

CEO Landscape Indonesia dan Senior Associate di World Agroforestry Centre (ICRAF) Agus Sari mengatakan, produsen sawit yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan risiko deforestasi, meningkatnya gas rumah kaca, dan berkurangnya biodiversitas lebih besar.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Selain itu, Agus menilai produsen sawit yang tidak berkelanjutan juga memiliki risiko konflik dengan masyarakat, terpinggirkannya masyarakat asli, maupun pelanggaran hak asasi manusia para pekerjanya. Ada pula risiko korupsi dan penghindaran pajak ketika produsen sawit tidak berkelanjutan.

"Sebagai contoh setelah kerusakan hebat yang disebabkan kebakaran hutan tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melarang pengembangan lahan gambut dan membatasi perluasan perkebunan sawit," kata Agus di Jakarta, Selasa (12/12).

(Baca: RSPO Beri Bantuan Rp 33 Miliar untuk Sertifikasi Sawit Global)

Menurut Agus, risiko ini kemudian akan berimbas kepada lembaga keuangan. Pasalnya, pemerintah Indonesia semakin mengetatkan regulasi guna mendorong pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

"Sebagai contoh setelah kerusakan hebat yang disebabkan kebakaran hutan tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melarang pengembangan lahan gambut dan membatasi perluasan perkebunan sawit," kata Agus di Jakarta.

Agus juga mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Juli 2017 telah menerbitkan aturan yang mewajibkan bank membuat laporan keberlanjutan dan memiliki rencana aksi keuangan yang berkelanjutan. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 itu menyebutkan adanya penalti atas ketidakpatuhan yang didasarkan pada visi OJK tahun 2014 bahwa sektor keuangan perlu mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Kalau mendanai, banknya bisa dituntut karena dianggap mendukung perusahaan perusak lingkungan," kata Agus.

Keterlibatan lembaga keuangan pada masalah keberlanjutan di sektor kelapa sawit juga menciptakan risiko reputasi dan pendanaan yang besar. Agus menilai, reputasi bank yang mendanai produsen sawit berkelanjutan akan terus dikaitkan dengan masalah deforestasi, pembukaan lahan gambut, konflik masyarakat, korupsi, dan penghindaran pajak.

"Baik di antara nasabah ritel domestik maupun investor asing," kata Agus.  (Baca juga: Sertifikasi Kebun Sawit Indonesia Masih Harus Digenjot)

Agus mengatakan, konsumen Indonesia mulai menaruh lebih banyak perhatian pada isu keberlanjutan dalam keputusan konsumsi mereka. Dalam survei konsumen yang diminta RSPO, hampir 8 juta konsumen di Indonesia siap mendukung dan beralih ke produk kelapa sawit yang berkelanjutan.

Selain itu, Agus menilai kelompok masyarakat sipil semakin mengalihkan perhatian mereka ke lembaga keuangan. Menurut Agus, mereka melalui media sosial dapat mempengaruhi kamu muda Indonesia yang kelak akan menjadi nasabah dengan membandingkan kinerja keberlanjutan.

"Kedua kecenderungan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk mengumpulkan dana dari pasar ritel domestik," kata Agus.

Dia pun menyebut pendanaan lembaga keuangan di Indonesia kepada produsen kelapa sawit yang tidak berkelanjutan akan mengalami hambatan dari investor internasional. Alasannya, banyak sumber pendanaan internasional yang mulai berfokus dengan masalah tersebut.

"Lebih dari 40% pendanaan untuk bank-bank di Asia Tenggara berasal dari investor yang memiliki komitmen berkelanjutan," kata Agus.

Persoalan lain adalah risiko kredit macet lembaga keuangan yang mendanai produsen kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. Menurut Agus, produsen sawit yang mengabaikan masalah berkelanjutan menanggung risiko berkurangnya arus kas bebas.

"Dengan demikian, lembaga keuangan akan menanggung risiko yang semakin besar bahwa pinjaman tersebut akan menjadi kredit macet," ucap dia.  (Baca juga: Pemerintah Kaji Perluasan Dana Perkebunan dari Sawit ke Karet

Nilai agunan lembaga keuangan terhadap produsen sawit juga dapat berpotensi berkurang. Biasanya, hak konsesi perusahaan kelapa sawit dijadikan agunan kepada lembaga keuangan.

Namun, kondisi saat ini membuat banyak lahan konsesi yang tidak dapat dikembangkan sehingga menjadi tidak berharga lagi. Nilai agunan lainnya seperti pabrik CPO juga dapat berkurang apabila kapasitas aset ini dirancang untuk dipasok dari lahan konsesi yang saat ini tidak dapat dikembangkan.

"Apabila debitur gagal bayar maka agunan tersebut juga akan sulit dijual atau hanya bisa dijual dengan potongan tinggi," tambah Agus. (Baca juga:  Jokowi Perintahkan Peremajaan 75% Perkebunan Sawit Rakyat)

Dua hal tersebut kemudian akan berdampak negatif terhadap rasio solvabilitas dan profitabilitas lembaga keuangan. "Hal ini akan memaksa bank untuk menyisihkan sebagian keuntungan mereka sebagai cadangan dan menekan profitabilitas netto mereka," tutur Agus.

Karenanya, RSPO dan Landscape Indonesia menawarkan 11 rencana aksi sebagai persiapan mendukung produsen sawit berkelanjutan dan melepaskan hal sebaliknya. Menurut Agus, hal tersebut dapat dilakukan dengan menentukan visi berkelanjutan, menganalisis portofolio, mengembangkan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan, melatih staf yang relevan, melakukan uji kelayakan untuk mengidentifikasi risiko.

"Lalu melibatkan nasabah, menawarkan insentif, memantau perkembangan, turut serta dalam insentif multipihak, melaporkan upaya bank secara transparan, dan meninjau serta mengubah kebijakan bila perlu," kata Agus.

Artikel Terkait
Jokowi menyebut teknologi yang semakin canggih dapat membuat pekerjaan bisa dilakukan di mana saja.
"Kalau dulu simpan arsip manual dibutuhkan dukungan gedung dan SDM, tapi beralih ke teknologi biaya penyimpanan arsip menjadi lebih murah," kata Anto.
Dari total 470 ribu hektar sawit perkebunan rakyat di provinsi Sumatera Utara, seluas 350 ribu hektar di antaranya berusia tua.