SKK Migas Prediksi Penerimaan Migas Tahun Ini Akan Lampaui Target
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) optimistis penerimaan negara dari sektor hulu migas hingga akhir tahun bisa melampaui target. Salah satu penyebabnya adalah harga minyak yang mulai membaik.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher memperkirakan tahun ini, penerimaan negara bisa meningkat 107% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar US$ 12,2 miliar. "Penerimaan di akhir tahun 2017 diperkirakan sekitar US$ 13 miliar," kata dia kepada Katadata.co.id, beberapa waktu lalu.
Mengacu data SKK Migas, hingga Oktober 2017 lalu realisasi penerimaan negara dari sektor migas mencapai US$ 10,73 miliar atau sekitar Rp 153 triliun. Capaian selama 10 bulan terakhir ini juga lebih tinggi jika dibandingkan realisasi penerimaan negara dari sektor hulu migas tahun lalu yang hanya mencapai US$ 9,67 miliar.
Di sisi lain, rata-rata harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dari awal tahun hingga November 2017 mencapai US$ 50,28 per barel. Jumlah ini meningkat dibandingkan target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar US$ 45 per barel. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan rata rata ICP tahun lalu yang mencapai US$ 40 per barel.
Sementara itu penggantian biaya operasi (cost recovery) dari awal tahun hingga Oktober telah mencapai US$ 8,57 miliar. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan target dalam APBNP 2017 sebesar US$ 10,71 miliar.
Dana cost recovery sebesar US$ 7,76 miliar itu digunakan untuk mengganti sejumlah biaya yang dikeluarkan kontraktor. Perinciannya adalah biaya depresiasi, biaya operasi produksi, dan pemeliharaan fasilitas produksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
(Baca: Saya Mewakili Negara Berdagang, Cost Recovery Itu Abusive
Sebelumnya Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi pernah mengatakan pihaknya akan berupaya untuk menekan cost recovery serendah mungkin hinga akhir tahun ini. Harapannya angka itu tidak melebihi pagu yang sudah ditetapkan APBNP 2017.
