BPS HItung Transaksi E-Commerce untuk Redam Laju Inflasi

Penulis: Michael Reily

Editor: Pingit Aria

15/12/2017, 18.24 WIB

Survei BPS, dari 10 ribu keluarga, terdapat 14,32% masyarakat yang pernah berbelanja produk lewat sistem digital.

Harbolnas 2017
Arief Kamaludin | KATADATA

Pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) tengah menghitung data transaksi perusahaan e-commerce. Penghitungan data menjadi salah satu cara untuk menghitung indikator perekonomian, termasuk tingkat inflasi.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan perekaman data e-commerce menjadi penting karena harga yang dijual di e-commerce cenderung lebih murah. Alasannya, pemangkasan biaya produksi untuk sewa tempat dan rantai distribusi semakin pendek.

Menurutnya, harga produk yang lebih murah itu bisa menyebabkan inflasi rendah. "Sehingga penting sekali untuk mengetahui seberapa besar penurunan harga karena mempengaruhi indikator perekonomian," kata Suhariyanto di Jakarta, Jumat (15/12).

BPS mencatat, tujuan masyarakat dalam akses internet sebesar 11,33% untuk belanja. Sehingga, ada 3 patokan yang bakal menjelaskan tingginya pergeseran perilaku masyarakat yang menggunakan teknologi digital sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

(Baca juga: WTO Kaji Skema Pajak Sukarela untuk Produk Impor E-Commerce)

Pertama, peningkatan rasio leisure dalam konsumsi sebesar 14% pada 2016. Namun, pendapatan masyarakat berada dalam kondisi yang stabil, malah ada kecenderungan menurun.

Catatan Statista, pada semester I 2017, penggunaan e-commerce mencapai 6,69% dari konsumsi yaitu sebesar US$ 18,61 miliar atau Rp 248,2 triliun dengan acuan dollar sebesar Rp 13.300.

Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi sebesar 55,67%, diikuti investasi sekitar 32%, dan belanja pemerintah 9%. "Indonesia sangat tergantung dengan masyarakat dan swasta," kata Suhariyanto.

BPS pun telah melakukan survei kecil-kecilan pada kuartal ketiga 2017. Dari 10 ribu keluarga, terdapat 14,32% masyarakat yang pernah berbelanja produk lewat sistem digital.

Menurut Suhariyanto, konsumsi masyarakat yang terekam dalam penghitungan data digital akan berdampak sangat besar. Pasalnya, meski perubahannya kecil, nilainya bakal mencapai triliunan rupiah.

(Baca juga: Dari Pembayaran ke Arisan, Ini Profil 3 Fintech yang Diakuisisi GoJek)

Oleh karena itu, Suhariyanto meminta pelaku usaha untuk bekerja sama dalam penghitungan data e-commerce yang akurat hingga pertengahan Januari 2018. Referensi waktu data akan dijabarkan secara triwulan pada 2015 dan 2016, serta secara bulanan pada 2017.

"Kami akan berusaha pada pertengahan Februari sudah mendapatkan figur nilai yang pasti sehingga secara makroekonomi bisa ditelisik lebih detail," jelasnya.

Dalam risetnya, BPS bakal merekam data seluruh anggota idEA dan nonanggota yang memiliki model bisnis digital, yakni marketplace, classified horizontal, classified vertical, travel, transportasi, specialty store, daily deals, logistic, dan payment.

BPS juga akan merekam transaksi dalam nilai dan volume, penjual, pembeli unik, investasi, metode pembayaran, tenaga kerja, dan teknologi. "Memetakan perilaku usaha bisa membuat rancangan ke depan dan berguna untuk semua pihak," kata Suhariyanto.

Suhariyanto menjelaskan pihaknya bakal melakukan riset sesuai dasar hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang statistik. Dalam pasal 21 juga tertulis bahwa penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. "BPS tidak akan merilis data pribadi, kami akan merilis hasil temuan secara agregat," ujar Suhariyanto.

(Baca juga: GrabPay Bisa Diisi Ulang Lagi setelah Gandeng E-Money OVO Milik Lippo)

Sebelumnya, Ketua idEA Aulia Marinto menyatakan idEA siap mendukung BPS. "Harapannya, platform media sosial bisa bekerja sama memberikan informasi karena mereka beroperasi di wilayah Indonesia," ujar Aulia.

Ia pun menyebutkan pemerintah bakal merilis Riset Ekonomi Digital Nasional pada tahun depan. Tujuannya untuk merangkum semua komponen yang dibutuhkan untuk mengetahui dampak dan analisis tentang ekonomi digital.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan