Januari 2018, Kementerian PUPR Mulai Proyek Irigasi Padat Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan telah menyiapkan proyek pekerjaan saluran irigasi sebagai program proyek padat karya pemerintah. Proyek ini akan dieksekui mulai bulan Januari mendatang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan proyek irigasi ini berlokasi di kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. "Dimulai di situ (Ponorogo) sebagai contoh dulu," kata Basuki di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (18/12). Kemudian, satu lagi berada di wilayah Sumatera.
Meski begitu, dia tidak menyebutkan berapa dana yang akan dikeluarkan untuk program ini. Yang pasti, berasal dari anggaran padat karya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebanyak Rp 1,6 triliun untuk sektor irigasi. (Baca: SKB Empat Menteri Terbit, Dana Rp 18 T Disiapkan untuk Pekerja Desa)
Selain itu, dia juga mengatakan ada juga proyek padat karya di Direktorat Jenderal Bina Marga. Sebelumnya Basuki pernah menjelaskan Rp 986,7 miliar dianggarkan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan."Bina Marga dan pengairan siap," kata dia.
Kementerian infrastruktur ini juga menganggarkan Rp 3,2 triliun untuk pekerjaan rumah padat karya. Kemudian Rp 699,2 miliar untuk rumah khusus, proyek cipta karya sebesar Rp 3,5 triliun, serta Rp 1,1 triliun untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Secara total, Kementerian PUPR telah menganggarkan Rp 11,2 triliun untuk pekerjaan proyek infrastruktur berbasis padat karya untuk tahun depan. Dari anggaran tersebut, sebanyak Rp 2,4 triliun sampai Rp 4 triliun akan digunakan untuk membayar upah pekerja.
(Baca: Paket Dana Tunai buat Pekerja Desa Dipercepat untuk Kerek Daya Beli)
Basuki sempat menyebutkan perkiraan program padat karya di kementeriannya bisa menyerap setidaknya 263.646 pekerja dengan rata-rata upah Rp 3,3 juta per bulan. "Itu akan diberikan secara harian atau mingguan, kalau harian bisa Rp 100 hingga Rp 160 ribu per hari," ujarnya.
Program padat karya ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi ) kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) teknis untuk membuka lapangan pekerjaan, sekaligus menekan angka kemiskinan. "Jadi (uang) tunai untuk pekerjaan infrastruktur fisik yang bersifat jangka pendek," kata Jokowi.
