Kementerian ESDM Bantah HIPMI Soal Penyebab Mangkrak Pembangkit EBT

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

18/12/2017, 19.47 WIB

Yang diaudit BPK ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi tidak ada urusannya dengan Peraturan Menteri ESDM yang ada.

Direktorat ESDM
Arief Kamaludin | Katadata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah pernyataan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang menyebut kebijakan pemerintah penyebab proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mangkrak. Alasannya kedua hal itu berbeda satu sama lain.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan peraturan menteri merupakan panduan untuk proyek yang didanai swasta. “Sedangkan terhambatnya proyek EBT karena berbagai faktor, salah satunya adalah lamanya serah terima ke Pemda," ungkap dia di Jakarta, Senin (18/12).

Selain itu menurut Rida, proyek tersebut tidak tepat disebut mangkrak karena sudah selesai dibangun. Mereka bisa disebut mangkrak kalau belum selesai terbangun.

Seperti diketahui, sejak tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 142 proyek energi baru dan terbarukan (EBT) yang dikerjakan Kementerian ESDM rusak dan terbengkalai setelah dibangun. Nilainya mencapai Rp 1,17 triliun.

Namun, menurut Rida, dari 142 unit itu, sebanyak 68 unit pembangkit EBT senilai Rp 305,06 miliar mengalami kerusakaan, sisanya masih beroperasi. Kerusakan ini disebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, petir, serta karena pemanfaatan yang melebihi kapasitas maksimum. 

Jika dirinci, dari 68 unit itu 55 unit senilai Rp 261,21 miliar mengalami rusak ringan, dalam hal ini kapasitas produksi pembangkit listrik menurun dari kemampuan daya optimum namun masih tetap beroperasi.  Sementara itu 13 unit pembangkit EBT senilai Rp 48,85 miliar mengalami rusak berat, artinya pembangkit listrik tersebut tidak beroperasi. 

Di sisi lain, tahun ini Direktorat Jenderal EBTKE sudah menganggarkan Rp 8,9 miliar agar 68 unit itu bisa berfungsi normal kembali. Namun kegiatan perbaikan belum bisa dilakukan karena tidak ada rekanan yang berminat mengikuti lelang yang dibuka Ditjen EBTKE. Padahal lelang sudah dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun.

Untuk itu tahun depan juga akan dianggarkan kembali kegiatan perbaikan sebesar Rp. 17,68 Miliar melalui kerjasama swakelola dengan melibatkan BPPT, diharapkan tidak terjadi lagi gagal lelang. Anggaran yang lebih besar tersebut dimaksudkan agar kegiatan perbaikan 68 unit pembangkit itu dapat tuntas diselesaikan sehingga dapat segera dioptimalkan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Di sisi lain Rida  juga menekankan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk proyek pembangkit tersebut sepenuhnya berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Jadi tidak ada pihak swasta atau IPP yang terlibat dalam proses pembangunan 142 pembangkit tersebut. 

Rida juga mengatakan pembangkit EBT sebanyak 142 unit yang jadi temuan BPK itu juga rencananya akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, hanya saja hal tersebut belum bisa dilakukan saat ini. Salah satunya karena masih menunggu proses administrasi dengan Pemda setempat untuk menghibahkan aset pembangkit tersebut menjadi milik Pemda. 

Di tempat yang sama Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri ESDM, Hadi M. Djuraid juga membantah penemuan BPK itu terkait dengan regulasi pemerintah dalam hal ini peraturan menteri ESDM tentang EBT. "Yang diaudit BPK ini APBN. Jadi tidak ada urusannya dengan permen ESDM yang ada," kata dia.

Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito sebelumnya mengatakan proyek energi baru terbarukan itu terbengkalai sebagai dampak dari regulasi pemerintah yang tidak konsisten atau kerap berubah. “Ini dampak dari inkonsistensi regulasi yang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mau perbaiki,” ujar kata dia berdasarkan keterangan resminya dikutip Senin (18/12).

(Baca: HIPMI Nilai Regulasi Tak Konsisten Sebabkan 142 Proyek EBT Mangkrak)

Yaser mengatakan, mangkraknya 142 proyek EBT tersebut sebenarnya dapat dicegah bila regulasi investasi EBT cukup mendukung. Sehingga sejak awal pengerjaan proyek EBT tersebut dikerjakan secara profesional.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan