Aturan Pajak Kontrak Migas Gross Split Tinggal Diteken Jokowi

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

19/12/2017, 20.56 WIB

Seharusnya, hari ini draf tersebut sudah bisa ditandatangani Presiden Joko Widodo. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu harus bertolak ke Nabire.

jokowi jonan
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelum rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi DKI di Kantor Kepresidenan Jakarta di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Sel

Pemerintah terus berupaya untuk segera menerbitkan aturan perpajakan untuk skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) Gross Split. Kini draf aturan anyar itu tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan empat kementerian terkait sudah memberi paraf pada aturan tersebut, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.  "Tinggal menunggu  RI-1 (Presiden)," kata dia di Jakarta, Selasa (19/12).

Seharusnya, hari ini draf tersebut sudah bisa ditandatangani Presiden Joko Widodo. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu harus bertolak ke Nabire, aturan tersebut belum bisa diteken.

Meski begitu, Ego tetap optimistis dalam waktu dekat ini aturan tersebut sudah bisa diteken presiden. “Mudah-mudahan selesai,” ujar dia. 

Aturan ini penting bagi investor untuk menghitung keekonomian blok migas yang menggunakan skema gross split. Apalagi saat ini Kementerian ESDM melelang blok migas dengan skema baru pengganti kontrak bagi hasil menggunakan cost recovery (penggantian biaya operasional) itu.

Seperti diketahui, tahun ini, pemerintah melelang 15 blok migas. Perinciannya terdiri dari 10 blok migas konvensional dan lima blok nonkonvensional. Skema lelangnya menggunakan penawaran langsung dan reguler.

Adapun batas akhir pemasukan dokumen partisipasi untuk lelang skema penawaran langsung dan reguler diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2017. Sebelumnya adalah 27 November 2017.

Sementara itu untuk pengambilan dokumen lelang mundur menjadi 24 Desember 2017. Awalnya batas akhir pengambilan dokumen itu yakni 20 November 2017.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar sebelumnya mengatakan ada beberapa perusahaan migas yang tertarik ikut lelang blok tahun ini. "Sudah ada yang menawarkan walaupun aturan perpajakannya masih di sekretariat negara, tapi mereka berani submit, ada lima company," kata dia di Bangka Belitung akhir pekan lalu.

Meski belum mau menyebut nama, tapi Arcandra mengklaim ada beberapa perusahaan migas besar yang ingin mengajukan penawaran. Mereka sebelumnya termasuk dalam 20 perusahaan migas yang sudah mengambil dokumen tender.

(Baca: Arcandra Klaim 5 Perusahaan Akan Ajukan Penawaran Lelang Blok Migas)

Berdasarkan catatan Katadata.co.id, Arcandra pernah menyebut kalau Mubadala Petroleum dan Eni tertarik mengikuti lelang blok tersebut. Selain itu ada juga PT Saka Energi Indonesia. Anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (Persero)/PGN itu bahkan akan mengajukan penawaran di pengujung lelang.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan