Berlaku Bulan Depan, Lelang Gula Rafinasi Tetap Ditolak Pengusaha

Penulis: Michael Reily

Editor: Pingit Aria

19/12/2017, 19.17 WIB

Lelang gula rafinasi dinilai hanya akan memperpanjang rantai pasok.

kemasan gula rafinasi
ANTARA FOTO/Dewi Fajriani
Satuan Tugas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan menunjukkan kemasan gula rafinasi ilegal milik UD Benteng Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (22/5).

Kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan lelang gula rafinasi pada 15 Januari 2018 masih menuai kritik dari kalangan pengusaha. Pengusaha merasa tidak perlu ada perubahan metode penjualan gula rafinasi dari sistem kontrak menjadi lelang.

Ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardhana menyatakan, ada potensi korupsi dan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dalam kebijakan ini. Pasalnya, Kementerian Perdagangan menunjuk pihak ketiga, yakni PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) sebagai penyelenggara lelang.

Menggunakan Pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 dalam Permendag 16/2017, pemerintah dianggap menyalahi aturan. "PKJ tidak memiliki syarat pengalaman dalam penyelenggaraan lelang," kata Danang dalam diskusi kebijakan publik di Jakarta, Selasa (19/12).

Sebab, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 mengamanatkan agar setiap pengadaan barang dan jasa memutuskan calon pemenang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan barang dan jasa sesuai kebutuhan, tidak hanya tentang keahlian. PKJ sendiri terbilang baru dalam hal perniagaan gula rafinasi.

Menurut Danang, sistem lelang membuat pengusaha sulit mendapat kepastian pasokan. Sebab, dengan mekanisme lelang, mendapat hak yang sama sebagai pembeli. "Semua level pengguna gula rafinasi dari pasar sampai produsen sebesar Coca-Cola wajib membeli dari pasar lelang," ujarnya.

(Baca: Tolak Lelang Gula Rafinasi, Faisal Basri Usul Berdayakan Bulog)

Danang mengungkapkan, sikap Kementerian Perdagangan tidak sesuai dengan kemauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan kemudahan berusaha bagi pelaku industri. Aturan pun hanya akan menambahkan kerumitan dalam tata niaga.

Ahli Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Ibnu Sina Chandranegara menyatakan, Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 menetapkan gula sebagai barang dalam pengawasan. Namun, hal itu tak berarti tata niaga gula sepenuhnya diatur oleh negara. "Sehingga Permendag gula rafinasi tidak punya pijakan legal yang tepat," kata Ibnu.

Sementara, aturan lelang gula rafinasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2017 sendiri telah diperbaharui sampai Permendag 40 Tahun 2017 dan Permendag 73 Tahun 2017. Perubahan regulasi dalam waktu singkat ini dinilainya sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyebutkan, penyelenggaraan lelang gula rafinasi hanya akan memperpanjang mata rantai distribusi. Rantai pasokan yang semakin panjang pun berpotensi meningkatkan biaya transaksi.

(Baca: Tak Hanya KPK, KPPU dan DPR Turut Kawal Lelang Gula Rafinasi)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan gula meningkatkan biaya sebesar 9,25%. Paling rendah di Sumatera Utara 3,34% dan tertinggi di Jawa Barat yang mencapai 17,91%.

Enny menjelaskan kebijakan lelang gula rafinasi tidak akan menambah kesederhanaan rantai pasok. "Efisiensi seharusnya dilakukan di hulu, minimal lewat pabrik dengan memonitor pola distribusi dengan instrumen yang lebih efisien," katanya.

Koordinator Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi Dwiatmoko Setiyono menganggap sistem verifikasi untuk transparansi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan PKJ tidak transparan.

Namun, Direktur PKJ Jansen Tri Utama membantah bahwa terjadi sistem penyelenggaraan yang rumit. Ia menjelaskan PKJ telah melakukan lebih dari 100 transaksi riil untuk proses percobaan kepada Industri Kecil Menengah (IKM), Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

PKJ juga masih melaksanakan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia hingga akhir 2017. "Kami sebagai penyelenggara lelang siap melaksanakan amanat dari pemerintah," kata Jansen saat dihubungi Katadata.

Dari lebih dari 100 transaksi, tercatat PKJ sudah mengakomodasi penjualan hampir 2 ribu ton kepada konsumen. Jansen juga menekankan para pembeli banyak yang memberikan saran terkait hal-hal teknis untuk membuat sistem lelang jadi lebih baik lagi.

(Baca: Kisruh Kebijakan Lelang Gula Rafinasi Masuk Radar KPK)

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Bacrul Chairi menjelaskan biaya transaksi sebesar Rp 85 ribu per ton hanya akan dibebankan kepada penjual, yakni 11 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI).

Dalam masa percobaan, Bachrul menekankan belum ada laporan dari pengusaha terhadap kritik negatif seperti yang beredar di masyarakat. Ia mengungkapkan, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait kebijakan ini. Kementerian Perdagangan juga menunggu Perpres yang sedang dirumuskan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Akan keluar Permendag baru mengenai biaya," ujar Bachrul.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan