PPATK Sebut Istri dan Anak Setnov Bisa Terjerat Pidana Pencucian Uang

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

19/12/2017, 19.43 WIB

KPK harus membuktikan terlebih dahulu aliran dana yang kemungkinan diterima istri Setya Novanto dan kedua anaknya.

Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor (kedua kanan) meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (20/11).

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menilai istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor, dan kedua anaknya yakni Reza Herwindo dan Dwina Michaela dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Ketiganya dapat terjerat TPPU jika terbukti mengetahui dan ikut menikmati dana yang diduga dikorupsi Setnov dari proyek pengadaan e-KTP.

"Kalau memang terbukti dia mengetahui dan ikut menyimpan atau menguasai tentu bisa dikenakan (TPPU)," kata Kiagus di kantornya, Jakarta, Selasa (19/12).

Kiagus mengatakan, KPK harus membuktikan terlebih dahulu aliran dana yang kemungkinan diterima Deisti, Rheza, maupun Dwina, sebelum dapat menjerat ketiganya. KPK telah memanggil ketiganya sebagai saksi dalam kasus korupsi e-KTP. Bahkan, Deisti telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

(Baca: Dakwaan Setnov Ungkap Aliran Dana e-KTP & Keterlibatan Anggota DPR)

Dalam dakwaan terhadap Novanto, nama Deisti dan Reza disebut pernah memiliki saham meyoritas di PT Mondialindo Graha Perdana. Deisti disebut memiliki 50% saham Mondialindo selama kurun waktu 2008-2011.

Sementara, Reza pernah memegang saham PT Mondialindo sebesar 30% selama kurun waktu 2008-2011. Mondialindo memiliki saham di PT Murakabi Sejahtera yang didirikan pada tahun 2007 bersama adik Andi Agustinus, Vidi Gunawan. Murakabi dibentuk sebagai salah satu perusahaan pendamping yang sempat diarahkan dalam tiga konsorsium untuk memenangkan proyek e-KTP.

Kepemilikan saham keduanya dilakukan dengan cara keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo membeli saham PT Murakabi Sejahtera milik adik Andi, Vidi Gunawan sehingga dapat menggantikan posisi sebagai Direktur. Selanjutnya Deisti dan Reza membeli sebagian besar saham PT Mondialindo Graha Perdana yang merupakan holding dari PT Murakabi Sejatera.

(Baca: Berlandaskan Putusan MK, Hakim Gugurkan Praperadilan Setnov)

Adapun Dwinna diketahui pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Murakabi Sejahtera. Kantor Mondialindo dan Murakabi menggunakan alamat Menara Imperium Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 No. 27.01, Lantai 27 yang kepemilikannya atas nama Setya Novanto.

Selain ketiganya, Novanto juga dinilai dapat dijerat menggunakan TPPU dalam kasus e-KTP. "Insya Allah, itu penyidik lah yang bisa," kata Kiagus.

Novanto sebelumnya didakwa merugikan negara sebesar RP 2,3 triliun dalam kasus korupsi proyek pengadaan pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2013. Novanto diduga secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

(Baca: Hakim Ketua Berang Hadapi Drama Setnov di Sidang Perdana e-KTP)

Novanto diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan menerima uang sejumlah US$ 7,3 juta atau sekitar Rp 99,3 miliar (sesuai kurs saat ini). Uang tersebut diterima melalui Made Oka Masagung sejumlah US$ 3,8 juta dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sejumlah US$ 3,5 juta.

Selain itu, Novanto juga menerima pemberian barang berupa satu buah jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga US$ 135 ribu pada medio November 2012. Jam tersebut dibeli oleh Andi Narogong bersama Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Novanto telah membantu proses penganggaran e-KTP.

Novanto pun dianggap memperkaya orang lain dan korporasi. Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Baca: Survei PPATK: Anggota DPR Dianggap Pelaku Utama Pencucian Uang)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan