Eksepsi Setnov, Kuasa Hukum Pertanyakan Hilangnya Nama Politikus

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

20/12/2017, 16.48 WIB

Kuasa hukum memohon kepada hakim agar membatalkan dakwaan terhadap Setnov.

Setya Novanto
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ketua DPR Setya Novanto menjadi saksi dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11).

Tim kuasa hukum Setya Novanto membacakan eksepsi yang diajukan kliennya dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (20/12).  Dalam eksepsi, terdapat beberapa poin yang dipersoalkan dalam dakwaan Setnov, salah satunya mengenai penghilangan nama sejumlah politikus. 

Kuasa hukum Setya Novanto menyebut dakwaan cacat hukum karena secara tidak jelas, cermat, dan lengkap.  "Sehingga dakwaan kabur dan harus dibatalkan karena melanggar azas splitsing (pemisahan perkara)," kata Ketua Tim Kuasa Hukum Novanto, Maqdir Ismail.

(Baca: PPATK Sebut Istri dan Anak Setnov Bisa Terjerat Pidana Pencucian Uang)

Maqdir mengatakan, surat dakwaan terhadap Novanto tidak sejalan dengan Pasal 142 KUHAP karena adanya ketiadaan konsistensi atas perbuatan bersama-sama yang dilakukan Novanto dalam perkara e-KTP. Sebab, penjelasan mengenai perbuatan bersama-sama tersebut berbeda di antara dakwaan Novanto, Andi Narogong, atau Irman dan Sugiharto.

Maqdir mempermasalahkan hilangnya beberapa nama dalam dakwaan Novanto yang sempat disebut dalam dakwaan sebelumnya. Beberapa nama tersebut, seperti Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, Melchias Markus Mekeng, Olly Dondokambey, Arif Wibowo, Mirwan Amir, Chairuman Harahap, Agun Gunanjar, Mustoko Weni, Abdul Malik Haramain.

Kemudian, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Rindoko Dahono Wingit, Jazuli Juwaini, Marzuki Ali, Khatibul Umam Wiranu, Anas Urbaningrum, serta 37 anggota Komisi II DPR Periode 2009-2014.

"Nama-nama yang terdapat dalam dakwaan Irman dan Sugiharto sebagai dakwaan pokok dihilangkan dan dikurangi dalam dakwaan Setya Novanto yang jelas melanggar azas splitsing perkara," kata Maqdir.

(Baca: Dakwaan Setnov Ungkap Aliran Dana e-KTP & Keterlibatan Anggota DPR)

Selain itu, pengacara mempersoalkan waktu dan tempat kejadian perkara yang berbeda dalam dakwaan Novanto, Andi, maupun Irman dan Sugiharto. Dalam dakwaan Novanto, diuraikan bahwa tindak pidana itu dilakukan sejak November 2009 maupun Desember 2013.

Hal ini berbeda dengan uraian kejadian dalam dakwaan terhadap Andi maupun Irman dan Sugiharto. Dalam dakwaan keduanya, disebutkan bahwa perkara tersebut berlangsung pada November 2009 hinga Mei 2015.

Adapun, kasus korupsi e-KTP dalam dakwaan Novanto berlangsung di Gedung DPR, Hotel Gran Melia, rumah di Jalan Wijaya, Equity Tower, Kantor Ditjen Dukcapil di Kalibata, Graha Mas Fatmawati, dan Hotel Sultan. Sementara dalam dakwaan Andi maupun Irman dan Sugiharto, perkara tersebut terjadi di Kantor Ditjen Dukcapil Kalibata, Graha Mas Fatmawati, Hotel Sultan, Hotel Gran Melia dan Gedung DPR.

"Berdasarkan tabel uraian waktu dan tempat, dapat disimpulkan bahwa dakwaan ini disusun secara tidak cermat. Dakwaan seperti ini batal demi hukum," kata kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya.

Kuasa hukum juga mempersoalkan mengenai peran Novanto yang berbeda-beda dalam dakwaannya maupun Andi, Irman serta Sugiharto. Dalam dakwaannya sebagai terdakwa, Novanto diduga melakukan intervensi atas proses penganggaran dan pengadaan e-KTP.

Dalam dakwaan Andi, Novanto disebut mengatur dan mengarahkan proses penganggaran dan pengadaan dalam proyek e-KTP. Adapun dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Novanto disebut hanya mengarahkan. "Tidak adanya kesamaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang," kata Maqdir.

Adapun, tim kuasa hukum juga menilai jika dalam dakwaan tersebut Novanto hanya ditimpakan masalah yang dilakukan Burhanuddin Napitupulu ketika menjadi Ketua Komisi II. "Sehingga perbuatan materiil dalam tataran ini menajdi tidak jelas," kata Maqdir.

(Baca: Berlandaskan Putusan MK, Hakim Gugurkan Praperadilan Setnov)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan