Pemerintah Kaji Kemungkinan Kenaikan Bea Masuk Tembakau

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Pingit Aria

22/12/2017, 09.14 WIB

Kementerian Perdagangan juga akan membuat kebijakan untuk menaikkan serapan tembakau lokal.

Cukai tembakau
Arief Kamaludin (Katadata)

Pemerintah sedang mengkaji kenaikan bea masuk komoditas tembakau impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan serapan tembakau lokal petani untuk kebutuhan industri.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto mengatakan saat ini bea masuk yang dikenakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 hanya sekitar 5%. Namun, saat ini potensi kenaikannya masih harus dihitung.

"Secepatnya nanti kami kaji," ujar Panggah usai rapat koorodinator di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/12).

(Baca juga:  Penerimaan Bea Cukai 77,4% dari Target, Cukai Alkohol Anjlok)

Panggah beralasan, kenaikan bea masuk lebih memungkinkan ketimbang menerapkan kebijakan wajib serap tembakau lokal. Dengan demikian, industri akan terhindar dari risiko kekurangan pasokan karena produksi tembakau di dalam negeri yang belum memenuhi kebutuhan.

"Yang penting bagaimana kemudian impor yang semakin besar bisa kami buat perencanaannya," ujarnya

Sedangkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, kebijakan bea masuk ini dapat dikenakan, namun harus dipastikan setelah tembakau lokal terserap.

"Selain itu (produk) tembakau yang tidak diproduksi di sini juga akan dikenakan bea masuk," ujarnya.

(Baca juga:  Aturan Penyederhanaan Impor Barang Terlarang Terbit Bulan Ini)

Oke juga mengatakan, nantinya akan ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) untuk mengatur wajib serap tembakau, "Jadi ada metode serapnya (dulu), sekarang metode serapnya masih belum jelas," ujarnya.

Sedangkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, soal wajib serap ini harus menjadi perhatian utama terlebih dahulu. Adapun impor baru diperbolehkan apabila serapan tembakau lokal mencapai 100 persen. "Pokoknya semua (harus) bersih terserap," ujarnya.

Reporter: Ameidyo Daud

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan