Rating Kredit Indonesia Naik, BI Waspadai Rasio Beban Utang 170%
Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings menaikkan peringkat utang jangka panjang Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan prospek stabil. Meski peringkat baru itu akan lebih meringankan pemerintah untuk mencari pembiayaan, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara justru mewaspadai rasio utang luar negeri terhadap pos penerimaan transaksi berjalan (current account receipts) yang tinggi.
Pos penerimaan transaksi berjalan antara lain pendapatan ekspor dan pariwisata masuk ke Indonesia, serta transfer uang dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Menurut Mirza, saat ini, rasio utang luar negeri terhadap pos penerimaan transaksi berjalan mencapai 170%. Sedangkan negara-negara lain, seperti Thailand dan Malaysia masih di bawah 100%.
"Thailand dan Malaysia itu karena ekspor dan wisatanya juga besar, sehingga current account-nya besar, tentunya rasio utang luar negeri terhadap current account di bawah 100%. Jadi kami (Indonesia) harus berusaha ke arah itu (rasio di bawah 100%)," kata dia ditemui wartawan di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (22/12).
(Baca: Ini Alasan Lengkap Fitch Kerek Lagi Rating Utang Indonesia Jadi BBB)
Mirza melihat, salah satu hal yang bisa didorong oleh pemerintah adalah sektor pariwisata. Saat ini, ia mencatat perolehan dari wisatawan asing yang masuk ke dalam negeri sebesar US$ 10-11 miliar. Dengan dikurangi penduduk Indonesia yang keluar maka netto-nya hanya sekitar US$ 3,8-US$ 4 miliar. Hal ini-lah yang harus ditingkatkan supaya transaksi berjalan Indonesia membaik.
"Kami (Indonesia) tingkatkan pariwisata dan ekspor supaya rasio utang luar negeri terhadap current account receipts bisa terkelola dengan baik," kata dia. Bila itu berhasil dilakukan, maka profil risiko utang Indonesia akan lebih baik lagi.
(Baca: Utang Luar Negeri Capai Rp 4.590 Triliun, Mayoritas dari Sektor Publik)
Sejalan dengan kenaikan rating dari Lembaga Pemeringkat Internasional, Fitch Ratings ke BBB, BI menyatakan arah kebijakan yang diambil masih sama. BI akan tetap mewaspadai berbagai risiko global yang mungkin ada di tahun depan. Risiko itu berupa normalisasi kebijakan moneter di negara maju dan risiko geopolitik.
Untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, kata dia, BI bisa mempertimbangkan banyak kebijakan seperti makroprudensial. Misalnya, menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) seperti yang sudah dilakukan.
"Kami bisa melakukan pelonggaran seperti itu hanya karena kami berhasil mengendalikan makro. Inflasi rendah, CAD (current account deficit) terjaga dengan prudent dan neraca pembayaran bisa surplus."
REVISI: Tulisan ini diperbaharui pada tanggal 3 Januari 2018. Sebelumnya, dalam artikel ini menyebut rasio beban utang luar negeri terhadap pendapatan ekspor (Debt to Service Ratio/DSR) 170%. Namun, yang dimaksud sebetulnya adalah rasio utang luar negeri terhadap pos penerimaan transaksi berjalan (current account receipts) 170%.
