Pemerintah Percepat Bangun Pos Lintas Batas di Merauke pada 2018

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Safrezi Fitra

27/12/2017, 16.36 WIB

PLBN Sota termasuk salah satu dari 9 proyek PLBN yang akan dibangun 2019. Namun, karena dianggap strategis, pembangunannya pun dipercepat tahun depan.

Pos Lintas Batas Negara
Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, Rabu (21/12)

Pemerintah akan segera memulai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke, Provinsi Papua pada tahun depan. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo mengatakan PLBN ini sebenarnya merupakan bagian dari 9 PLBN tahap berikutnya yang akan dibangun pada tahun 2019.

Lantaran PLBN di Merauke ini dianggap strategis, pemerintah mempercepat pembangunannya menjadi tahun depan. PLBN tersebut berada di darat dan merupakan pintu masuk utama arus kendaraan dan orang. "Untuk Sota akan kami mulai 2018," kata dia dalam acara penyerahan aset PLBN di Gedung Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Jakarta, Rabu (27/12).

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara BNPP Robert Simbolon mengatakan selain Sota, delapan PLBN lain yang rencananya akan dibangun terletak di Jagoi Babang (Kalimantan Barat) serta Jasa (Kalbar). Lalu ada pula PLBN Long Nawang, Long Midang, Labang, dan Sepancang yang semuanya terletak di Kalimantan Utara. Selain itu ada pula dua PLBN baru di Nusa Tenggara Timur yakni Oepoli dan Napan.

"Total ada sembilan, dan itu semua PLBN yang berada di laut (pantai) katanya. (Baca: Selama 2017, Enam Proyek Strategis Nasional Rampung Dibangun)

Dia menjelaskan bahwa kepastian lokasi harus melalui kesepakatan dengan negara tetangga di perbatasan. Hal ini lantaran PLBN merupakan pos resmi langsung yang menghubungkan dua negara. BNPP menyatakan akan fokus pada pembahasan lokasinya dengan negara-negara perbatasan mulai awal 2018.

Hingga saat ini Pemerintahan Jokowi-JK telah menyelesaikan pembangunan 7 PLBN. Hal ini ditindaklanjuti Kementerian PUPR dengan menyerahkan pengelolaan aset pos perbatasan tersebut kepada BPNN. Sri mengatakan penyerahan aset terdiri dari gedung beserta lingkungannya. Dengan begitu, pemeliharaan semua PLBN ini menjadi tanggung jawab BNPP.

Ketujuh PLBN tersebut adalah PLBN Aruk (Kalbar), Entikong (Kalbar), Nanga Badau (Kalbar), Motaain (Nusa Tenggara Timur), Motamasin (NTT), Wini (NTT), serta Skouw (Papua). Namun Sri juga menambahkan saat ini pekerjaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di seluruh PLBN tersebut sedang dikerjakan.

"Total anggaran untuk pekerjaan (PLBN) hingga fasum dan fasos mencapai Rp 2,4 hingga Rp 2,5 triliun," ujarnya.

(Baca Ekonografik: Kerja Membangun Beranda Terdepan)

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan