Pidato Politik Awal 2018, SBY Puji Jokowi & Minta Aparat Hukum Netral
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politik di awal 2018. Dalam pidatonya, SBY memuji pencapaian Presiden Joko Widodo sekaligus berpesan meminta aparat hukum netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018.
SBY mengatakan, Demokrat mengetahui bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya serius dan berbuat yang terbaik bagi rakyat Indonesia. SBY mengakui jika kerja pemerintah saat ini telah membuahkan berbagai hasil dan prestasi.
Selain itu, SBY juga meyakini Presiden Jokowi telah merencanakan dan mempersiapkan pengelolaan negara untuk dua tahun ke depan. Hal itu termasuk memastikan agar Pilkada dan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman, damai, tertib, lancar, serta berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis.
"Namun, Demokrat juga mengingatkan bahwa masih ada sejumlah permasalahan dan kekurangan di sana sini masih dirasakan dan dihadapi oleh rakyat kita," kata SBY di DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1).
(Baca: Beda Fokus Jokowi dan SBY Alokasikan Anggaran)
SBY mengatakan, setidaknya ada lima hal yang saat ini menjadi pandangan dan ajakannya terhadap pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Salah satunya adalah mengenai netralitas aparatur penegak hukum, seperti BIN, Polri, Kejaksaan, dan TNI.
Menurut SBY, keempat elemen negara itu tidak boleh berpihak untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2018. SBY juga meminta agar mereka tak memenangkan calon anggota legislatif dan partai politik tertentu dalam Pemilu 2019.
"Penggunaan keuangan negara juga harus diawasi dan diperiksa, jangan sampai digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai politik tertentu," kata SBY.
Menurut SBY, tidak boleh ada kolusi dan konspirasi antara elemen negara dengan partai politik tertentu. Menurutnya, hal tersebut merupakan kejahatan politik dengan sanksi yang berat jika terjadi.
(Baca: SMRC: Kans Jokowi Menang Pilpres 2019 Lebih Baik Dibanding SBY di 2009)
Aparat penegak hukum, lanjutnya, harus mencegah kriminalisasi terhadap lawan politik jika hal tersebut merupakan pesanan dari pihak-pihak tertentu. Aparat penegak hukum menurutnya tak boleh mempermainkan hukum untuk kepentingan politik.
"Hati-hati dalam berbuat, jangan dikira pihak lain tidak tahu. Jangan dikira rakyat kita bodoh dan mau dibodoh-bodohi," kata SBY.
Selain itu, SBY juga meminta agar para perwira aktif di Polri dan TNI yang ingin melenggang di kancah politik mematuhi ketentuan dan aturan yang ada. "Jangan sampai tindakan para perwira aktif menjadi pergunjingan masyarakat luas karena melanggar etika dan kepantasan politik," kata SBY.
SBY juga meminta agar berbagai pihak menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Menurut SBY, secara moral seluruh pihak harus bebas dari kecurangan dan pelanggaran. "Meskipun persaingan bisa sangat keras, tapi ingat selalu ada batasnya. Kekerasan dan penggunaan kekuatan fisik bukan cara yang baik," kata SBY.
Dalam pidatonya, SBY memang tidak menyinggung secara langsung kasus hukum yang berkaitan dengan ajang Pilkada. Namun, sebelumnya Demokrat, termasuk dalam cuitan Twitter SBY, menyebutkan dugaan kriminalisasi terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
Dugaan kriminalisasi ini menyeret Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin yang bakal maju dalam pilkada Kaltim lewat PDI Perjuangan. Safaruddin menyatakan pemeriksaan Syaharie Jaang dan Rizal Effendi karena pengembangan kasus lama, dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik.
