ICW Catat Sepuluh Potensi Korupsi di Pilkada Serentak 2018
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada sepuluh potensi korupsi yang akan terjadi dalam Pilkada Serentak 2018. Sepuluh permasalahan ini dinilai menjadi masalah laten yang kerap terjadi sejak Pilkada Serentak digelar pada 2015.
"Demokrasi pasang surut, tapi persoalannya konstan. Apa yang terjadi pada pilkada sebelumnya itu berpotensi menjadi pengulangan masalah," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di sekretariat ICW, Jakarta, Kamis (11/1).
Donal mengatakan, potensi pertama yang muncul yakni adanya jual beli pencalonan (candidacy buying) antara kandidat dan partai politik. Menurut Donal, terdapat potensi bakal calon kepala daerah dimintai mahar politik agar bisa dipinang melenggang dalam kontestasi Pilkada.
(Baca: Survei BPS: Makin Banyak Masyarakat Menolak Politik Uang Saat Pilkada)
Nilai mahar politik tersebut bahkan bisa mencapai Rp 20 miliar. Kendati, masalah ini kerap tak diakui baik oleh bakal calon maupun partai politik karena dianggap akan merusak lobi yang telah dilakukan.
"Padahal masalah ini sangat krusial, tapi KPK dan Bawaslu belum bisa memproses mahar politik," kata Donal.
Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengatakan, terjadinya mahar politik ini kemudian berpotensi menimbulkan masalah kedua, yakni fenomena calon tunggal. Pasalnya, bakal calon kepala daerah bisa saja memberikan mahar agar partai politik tertentu dapat mendukungnya.
KPU pada 10 Januari 2018 mengumumkan terdapat 19 daerah dengan calon tunggal. Tiga dari empat kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada di Banten bahkan memiliki calon tunggal. "Sekarang belum ada cerita kotak kosong bisa mengalahkan calon tunggal," kata Almas.
(Baca juga: Indeks Perilaku Anti Korupsi Membaik, Praktik Calo Makin Dijauhi)
