Jokowi Akan Ubah Status Unit Kerja Pancasila Jadi Lembaga Pemerintah
Presiden Joko Widodo akan mengubah status Unit Kerja Presiden Pengamalan Ideologi Pancasila (UKP PIP)menjadi sebuah lembaga pemerintah yang lebih permanen setingkat kementerian. Unit kerja ini akan berubah nama menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan perubahan ini untuk mengakomodasi kebutuhan agar pengamalan ideologi Pancasila dilakukan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah lembaga negara yang keberadaannya tidak terbatas pada periode pemerintahan Jokowi saja.
Pramono bersama sejumlah Menteri seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi Asman Abnur menggelar rapat soal perubahan bentuk UKP-PIP tadi malam, Rabu (10/1).
"Kami akan selesaikan (pembentukannya) paling lambat satu minggu," kata Pramono usai rapat tersebut di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. (Baca: Jokowi: Elite Politik Tak Memberi Pendidikan yang Baik)
Dengan perubahan bentuk ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan langsung bertanggung jawab kepada Jokowi. Strukturnya terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, serta tiga orang Deputi, dan Sekretaris Utama (Sestama). Adapun mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tetap menjadi Ketua Dewan Pengarah badan ini.
"Pengurusnya tidak ada perubahan," katanya merujuk pada posisi Yudi Latief sebagai Kepala UKP-PIP. "Mungkin hanya penambahan dua eselon, Sestama dan Wakil Kepala," lanjutnya.
Badan ini nantinya juga memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain. Apalagi nantinya dia menjadi lembaga setingkat K/L. Pramono juga menjanjikan operasional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan semakin baik ke depannya dengan perubahan bentuk. "Anggaran tidak terlalu banyak berubah," kata dia.
