Ada Isu HGB Reklamasi, Pembangunan Tanggul Laut Jalan Terus

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan tanggul laut akan tetap berjalan. Pembangunan tanggul penahan banjir rob tersebut tak terkait dengan permasalahan Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi di utara Jakarta.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Adang Saf Ahmad  menyatakan, tanggul kritis sepanjang 21 kilometer tersebut mengandalkan pendanaan Kementerian PUPR. Meski, ada juga porsi dana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengembang di sisi Jakarta Utara.

"Jadi dua hal yang terpisah, tanggul ini independen dan tidak terkait langsung dengan reklamasi," kata Adang di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (12/1).

Adang merinci, total panjang tanggul sebenarnya mencapai 120 kilometer yang membentang dari provinsi Banten, Jakarta, hingga Jawa Barat. Dari 120 kilometer, 21 kilometer masuk tahap kritis dan sedang dibangun.

(Baca juga: Anies Minta Sofyan Djalil Batalkan HGB Tiga Pulau Reklamasi Jakarta)

Dari angka tersebut, Kementerian PUPR memiliki porsi 4,8 kilometer, DKI porsinya 7,5 kilometer, dan sisanya ditanggung para pengembang. "Progress (pada bagian) kami saat ini sudah 76%, akhir 2018 akan selesai," ujar Adang.