Fintech Indonesia Masih Perlu Dukungan Perbankan
Jumlah perusahaan financial technology (fintech) telah mencapai 235 unit pada 2017. Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH) menyatakan, seluruhnya telah berkolaborasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bank. Sebanyak 63,9% pelaku usaha fintech telah terkoneksi ke bank melalui Application Programming Interface (API).
“Sinergi yang strategis antara pelaku usaha dapat mendorong pengalaman yang lebih baik untuk konsumen melalui platform yang lebih luas,” kata Ketua Umum AFTECH, Niki Luhur dalam keterangan resmi, Kamis (18/1).
Selain dari perbankan, Niki menyatakan, salah satu kunci pertumbuhan industri fintech adalah dukungan pemerintah. Berbagai regulasi dan inisiatif Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diklaimnya telah membuat pelaku usaha fintech cukup puas.
Pertumbuhan industri, kepercayaan nasabah dan otoritas pun membuat para pelaku fintech semakin serius dengan unsur keamanan usahanya. AFTECH menyatakan, sebagian besar belanja modal (capital expenditure) perusahaan fintech digunakan untuk pengembangan teknologi.
(Baca juga: Transaksi Pinjam-Meminjam Fintech Capai Rp 2,2 Triliun pada 2017)
Tercatat, 49% perusahaan mengembangkan solusi keamanan data, 34% perusahaan mengembangkan solusi penyimpanan data (data warehousing), dan 23% perusahaan mengembangkan solusi tanda tangan digital sepanjang tahun lalu.
Pelaku usaha fintech juga memperhatikan regulasi terkait standardisasi. Laporan AFTECH menunjukkan, 41,4% perusahaan fintech Indonesia telah mengikuti regulasi dan standar internasional.
AFTECH juga masih menunggu kejelasan ISO 27001 sebagai standar disyaratkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pelaku usaha berharap komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik dengan para regulator, sehingga peta jalan (roadmap) pemerintah menjadi lebih jelas untuk pengembangan industri.
Menurut Niki, industri fintech dapat terus mendukung pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. “Kami ingin membantu pengejaran inklusi keuangan negara untuk mencapai 75% populasi pada 2019,” ujarnya.
(Baca juga: Saat Go-Jek Dijegal BI, Bagaimana Tren Pembayaran QR Code Indonesia?)
Sementara, Sekretaris Jenderal AFTECH Karaniya Dharmasaputra menyatakan verifikasi calon nasabah tanpa tatap muka (remote KYC) masih menjadi masalah utama, terutama bagi fintech subsektor pinjam-meminjam. Keluhan ini diungkapkan 72,3% pelaku usaha.
“Kendala utama pelaku usaha adalah melakukan verfikasi nasabah tanpa tatap muka (presenceless) dan tanpa kertas (paperless),” jelas Karaniya.
Alasannya, kondisi geografis Indonesia terlalu luas untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, tempat transaksi keuangan tidak dapat dilakukan seluruhnya secara fisik.
Oleh karena itu, Karaniya menjelaskan “layanan mobile yang dilakukan secara jarak jauh menjadi preposisi keunggulan fintech dapat turut mendukung peningkatan layanan keuangan.”
