Kemenko Maritim Kaji Pembiayaan Campuran untuk Proyek LRT Nasional

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

18/1/2018, 12.40 WIB

Pembiayaan LRT menggunakan skema blended finance karena mirip dengan model pendanaan LRT Jabodebek.

Light Rail Transit (LRT)
ANTARA FOTO/Reno Esnir
Pekerja mengerjakan pembangunan proyek kereta ringan Light Rail Transit (LRT) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Pemerintah terus mengkaji kemungkinan pembiayaan infrastruktur menggunakan skema pembiayaan campuran (blended finance). Skema tersebut dinilai berpotensi digunakan untuk membiayai beberapa proyek kereta listrik cepat (light rail transit/LRT) yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia.

"Semua LRT di Indonesia kan bisa jadi model, seperti di Palembang, Medan, Surabaya, itu kan banyak," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di kantornya, Jakarta, Rabu (17/1).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno menambahkan, potensi pembiayaan LRT menggunakan skema blended finance dengan pertimbangan adanya kemiripan model pendanaan LRT Jabodebek. Pasalnya, LRT Jabodebek melibatkan pembiayaan dari perbankan nasional, perbankan internasional, juga pemerintah.

"Jadi itu (pembiayaannya) campuran," kata Havas.  (Baca: Dana Infrastruktur Seret, Pemerintah Lirik Sumber dari Filantropi)

Selain itu, pemerintah juga berencana menggunakan skema blended finance untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Havas mengatakan, salah satu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang berpotensi menggunakan blended finance berada di Banyuwangi, Jawa Timur.

"Kami punya proyek kecil pengelolaan sampah dengan perusahaan Eropa di Banyuwangi sekitar US$ 3-4 juta. Diharapkan itu bisa mengurangi sampah plastik yang menyerang pantai Kuta," kata Havas.

Menurut Havas, skema blended finance juga dapat digunakan di beberapa proyek lain dalam aspek lingkungan hidup, kelautan, transportasi, dan kota cerdas. Aspek tersebut nantinya harus dikaitkan dengan program Sustainable Development Goals (SDG) yang dicanangkan PBB.

"Faktanya memang tidak banyak investasi di bidang itu (SDG). Sekarang kita mau coba alternative financing," kata Havas.

(Baca: Pemerintah Lirik Dana Filantropi untuk Proyek Air Bersih dan Sanitasi)

Menurut Luhut, penggunaan skema blended finance dengan pertimbangan bahwa pembangunan proyek-proyek tersebut akan menghabiskan dana yang besar jika hanya menggunakan anggaran negara. Alhasil, negara akan berutang ke luar negeri untuk mendapatkan pinjaman.

Namun dengan blended finance, Luhut menilai anggaran yang akan dikeluarkan negara lebih minim. Pasalnya, pembiayaan dapat diperoleh dari pihak lain dan juga dana filantropi.

"Kalau itu bisa didanai kan tidak masuk utang negara, selama ini kan kita pikir APBN atau investasi murni saja," kata Luhut.

Luhut mengatakan, beberapa proyek tersebut saat ini tengah dipersiapkan untuk ditawarkan dalam pertemuan blended finance di Davos, Swiss, pekan depan. Pemerintah nantinya akan menawarkan beberapa proyek yang kajiannya telah jelas sehingga menarik minat investasi.

"Jadi bukan green project, sudah ada studi dari institusi yang kredibel," kata Luhut.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha