Kemenko Maritim Kaji Pembiayaan Campuran untuk Proyek LRT Nasional
Pemerintah terus mengkaji kemungkinan pembiayaan infrastruktur menggunakan skema pembiayaan campuran (blended finance). Skema tersebut dinilai berpotensi digunakan untuk membiayai beberapa proyek kereta listrik cepat (light rail transit/LRT) yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia.
"Semua LRT di Indonesia kan bisa jadi model, seperti di Palembang, Medan, Surabaya, itu kan banyak," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di kantornya, Jakarta, Rabu (17/1).
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno menambahkan, potensi pembiayaan LRT menggunakan skema blended finance dengan pertimbangan adanya kemiripan model pendanaan LRT Jabodebek. Pasalnya, LRT Jabodebek melibatkan pembiayaan dari perbankan nasional, perbankan internasional, juga pemerintah.
"Jadi itu (pembiayaannya) campuran," kata Havas. (Baca: Dana Infrastruktur Seret, Pemerintah Lirik Sumber dari Filantropi)
Selain itu, pemerintah juga berencana menggunakan skema blended finance untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Havas mengatakan, salah satu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang berpotensi menggunakan blended finance berada di Banyuwangi, Jawa Timur.
"Kami punya proyek kecil pengelolaan sampah dengan perusahaan Eropa di Banyuwangi sekitar US$ 3-4 juta. Diharapkan itu bisa mengurangi sampah plastik yang menyerang pantai Kuta," kata Havas.
Menurut Havas, skema blended finance juga dapat digunakan di beberapa proyek lain dalam aspek lingkungan hidup, kelautan, transportasi, dan kota cerdas. Aspek tersebut nantinya harus dikaitkan dengan program Sustainable Development Goals (SDG) yang dicanangkan PBB.
