OJK Optimistis Bank Daerah Bisa Tangkal Kredit ‘Nakal’ Jelang Pilkada
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut bank daerah rentan dimanfaatkan calon kepala daerah untuk memperoleh dana kampanye. Namun, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso yakin bank sudah memiliki manajemen risiko yang baik sehingga tidak akan kecolongan.
Optimisme Wimboh tersebut lantaran bank daerah sudah sering menghadapi risiko yang dimaksud. “Saya rasa bank-bank sudah skillfull. Mana yang bisa diberi kredit, mana yang tidak. Percayalah pada industri perbankan,” kata dia di Jakarta, Kamis (18/1)
Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristyana menyakinkan institusinya terus melakukan pengawasan sesuai ketentuan. Selain pengawasan yang terjadwal, pihaknya bisa melakukan pengawasan sewaktu-waktu bila ada temuan.
“Ada on site supervision yang sudah terjadwal atau bisa sewaktu-waktu bila ada indikasi yang diperoleh dari off site supervision yang dilakukan setiap hari,” kata dia. (Baca juga: PPATK: Bank Kerap Beri Kredit Tak Terukur untuk Biayai Pilkada)
Heru menambahkan, dalam melaksanakan pengawasan, pihaknya menggunakan data dari berbagai pihak, termasuk kajian ataupun temuan dari PPATK. “Pengawas selalu memanfaatkan data baik dari internal maupun eksternal,” ucapnya.
Adapun Ketua PPATK Kiagus Badaruddin mengatakan, modus yang biasa ditemukan yaitu pemberian kredit dalam jumlah yang relatif besar kepada pihak tertentu yang ternyata untuk dana kampanye calon kepala daerah. Pemberian kredit tersebut berisiko merugikan bank lantaran biasanya akan menjadi kredit macet.
Adapun tahun ini, terdapat 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada secara serentak. Rencananya, Pilkada bakal digelar pada 27 Juni mendatang.
