Cegah Korupsi Sektor Energi, Jonan dan Arcandra Rapat dengan KPK
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM ) Ignasius Jonan berserta sejumlah pejabat Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terlihat menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (19/1). Pertemuan tersebut dalam rangka rapat koordinasi dengan petinggi KPK mengenai pencegahan korupsi sektor energi, khususnya migas.
Dari pantauan Katadata.co.id, rapat tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB. Sejumlah pejabat Kementerian ESDM yang tampak hadir adalah Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Sekretaris Jenderal Ego Syahrial, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Agung Pribadi, Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Dadan Kusdiana.
Sementara jajaran pejabat SKK Migas yang ikut rapat adalah Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar, Sekretaris SKK Migas Arief Setiawan Handoko, Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Parulian Sihotang. Kemudian Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher.
Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan ada pertemuan tersebut, meskipun belum mau merinci isi pertemuan. "Tadi ada beberapa pejabat ESDM rapat koordinasi pencegahan dari level korupsi, tapi saya tidak tahu subtansinya," kata dia di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/1).
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan rapat tersebut hanya bagian dari koordinasi di sektor energi. "Kami bicara dalam rangka perbaikan masalah energi," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris SKK Migas Arief Setiawan Handoko mengatakan rapat itu juga membahas capaian SKK migas selama 2017. Salah satunya capaian penerimaan negara. "Sharing session saja tadi," ujar dia.
Sebagaimana diketahui penerimaan negara selama 2017 berhasil mencapaiUS$ 13,14 miliar atau melampaui target US$ 12,20 miliar. Penyebabnya adalah kenaikkan harga minyak Indonesia (ICP) ke level US$ 51,19 per barel dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 US$ 48 per barel.
Namun, ada juga kinerja yang tidak mencapai target seperti cost recovery (penggantian biaya operasional). Cost recovery tahun lalu membengkak hingga US$ 11,3 miliar dari target APBNP tahun 2017 sebesar US$ 10,7 miliar.
(Baca: 4 Target Hulu Migas 2017 Tak Tercapai, Pemasukan ke Negara 106%)
Target investasi sepanjang tahun 2017 pun tidak tercapai. Tahun lalu SKK Migas menargetkan target investasi migas berdasarkan revisi program kerja dan anggaran (WP&B) 2017 sebesar US$ 12,29 miliar. Namun realisasinya sepanjang 2017 hanya bisa mencapai US$ 9,33 miliar.
