Penggabungan Pertagas dan PGN Harus Melalui Proses Valuasi
Tim transaksi pembentukan holding (induk usaha) tengah menyiapkan proses valuasi untuk penggabungan PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero)/PGN. Ini menyusul rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang akan dilakukan PGN akhir bulan ini.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengatakan proses holding BUMN Migas ini tidak hanya memasukkan PGN ke grup PT Pertamina (Persero). Namun proses holding itu sekaligus mengakuisisi Pertagas ke PGN.
Untuk memasukkan PGN ke Pertamina, pemerintah akan mengalihkan saham yang dimilikinya. Artinya, Pertamina tidak akan mengeluarkan dana apa pun untuk mendapatkan saham PGN.
Namun, untuk akuisisi Pertagas oleh PGN akan ada valuasinya. "Skema transaksinya sedang dibahas detail oleh sub tim transaksi di tim implementasi holding migas,” kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (22/1).
Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia pada Jumat (18/11) lalu, PGN menyampaikan proses pembentukan holding sedang berjalan. PGN akan melakukan RUPS LB tanggal 25 Januari 2018 atas permintaan Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri B sebesar 56,6%.
Agenda RUPS LB itu adalah perubahan anggaran dasar perusahaan. Ini terkait perubahan PGN yang semula BUMN menjadi perseroan terbatas karena ada pengalihan seluruh saham seri B milik pemerintah ke Pertamina.
Meski begitu, pemerintah tetap memiliki kontrol di PGN baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kontrol ini melalui kepemilikan atas saham Seri A Dwiwarna dan kepemilikan 100% saham pada Pertamina, yang menjadi pemegang saham mayoritas PGN.
