Kinerja Ekspor Dikritik Jokowi, Sri Mulyani: Ini Kelemahan Koordinasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kinerja ekspor yang belum memuaskan meski pemerintah sudah berupaya keras untuk meningkatkannya. Ia berpendapat, penyebabnya adalah koordinasi dan sinergi yang lemah antarkementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah (Pemda).
"Semua kerja keras kayaknya. Semuanya kayaknya kerja luar biasa banyak, tapi hasilnya lebih kecil dari (kerja keras) masing-masing. Itu berarti kami kerja keras habis di dalam kerjanya itu sendiri, bukan mencapai tujuannya. Inilah yang disebut dari kelemahan koordinasi dan sinergi," kata Sri Mulyani di Hotel Borbudur, Jakarta, Kamis (1/2).
Ia menekankan peningkatan ekspor memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, seperti Kementerian Perdagangan, Kemeterian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertambangan. Jadi, peningkatan ekspor bukan tanggung jawab satu institusi, misalnya Kementerian Perdagangan saja.
(Baca juga: Rekor Tertinggi, Ekspor Minyak Sawit 2017 Tembus US$ 22,9 Miliar)
Tapi, "Kementerian Perdagangan karena disemprot Bapak Presiden kan tidak bisa bilang 'Pak, bukan saya saja.' Tapi Pak Menteri mungkin memang harus disemprot sedikit," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan Kementerian Perdagangan lantaran tidak pernah mencoba meningkatkan ekspor ke beberapa negara yang potensial seperti Pakistan dan Bangladesh. (Baca juga: Luput Garap Ekspor ke Pakistan dan Bangladesh, Jokowi Tegur Kemendag)
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah daerah (Pemda) juga turut berperan dalam memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Panjangnya birokrasi dan kebijakan di daerah membuat biaya bisnis di dalam negeri jadi besar. Adapun Kementerian Keuangan, menurut Sri Mulyani, terbuka untuk turut mendorong peningkatan ekspor.
