Diaspora Indonesia di AS Bantu Program Pendidikan dan Kesehatan Papua
Diaspora Indonesia di Amerika Serikat akan memberikan bantuan berupa program pendidikan dan kesehatan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua program tersebut adalah program sekolah berasrama dan layanan pengobatan jarak jauh atau telemedicine.
Ketua Indonesian American Society of Academics (IASA) Edward Wanandi mengatakan, akan ada 25 profesor diaspora Indonesia di AS yang terjun untuk mengawal pelaksanaan program ini. Sedangkan dana yang akan dikucurkan mencapai US$ 350 ribu atau Rp 4,7 miliar per tahun, dimulai sejak tahun ini.
"Funding dari kami sendiri untuk melayani wilayah Papua dan Papua Barat," kata Edward usai penandatangan perjanjian kerja sama percepatan pembangunan Papua antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan IASA di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (8/2).
Edward mengatakan, mengatakan ide awal IASA turun gunung ke Papua ini untuk menjawab tantangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat kunjungannya ke AS. Luhut yang saat itu berstatus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertanya kepada Edward dan diaspora akademisi lainnya apakah bisa membantu pengembangan Papua secara holistik.
"Ternyata yang tertarik ada 82 profesor asal Indonesia, dan 25 aktif (membantu)," kata dia. (Baca juga: Derita Campak dan Gizi Buruk Anak Asmat)
Bantuan pelayanan sarana kesehatan jarak jauh ini dilakukan untuk mengatasi minimnya rasio dokter dan penduduk di Papua dan Papua Barat. Sehingga bukan tidak mungkin melakukan tindakan medis di puskesmas di Papua dengan panduan spesialis dari kota besar melalui teknologi tertentu.
Sedangkan bantuan program sekolah berasrama nantinya akan membina anak muda Papua dan Papua Barat untuk mempelajari ilmu lain di luar kurikulum sekolah seperti teknologi, pertanian, dan peternakan.
"Asrama ini karena penduduk Papua menyebar tetapi sulit dikumpulkan untuk pendidikannya," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Sedangkan kerja sama ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat. Apabila dua hal ini berjalan baik, maka Bappenas akan mencoba mereplikasi program ini di wilayah Indonesia terpencil lainnya.
"Ini baik bagi Bappenas untuk mengurangi kesenjangan daerah dan kelompok pendapatan," kata Bambang. (Baca juga: Bakal Pegang 10% Saham Freeport, Gubernur Papua: Tak Dijual ke Asing)
