Riuh Penyelamatan Bumiputera, Pemegang Polis Somasi OJK dan Jokowi
Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk pengelola statuter untuk merestrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera menuai perlawanan dari beberapa pemegang polis. Perlawanan dilakukan dengan mengirimkan surat somasi hingga pelaporan ke penegak hukum.
Pekan ini, pemegang polis sekaligus Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin melayangkan somasi kepada OJK dan Presiden Joko Widodo. Dalam salinan surat somasi kepada OJK yang diterima Katadata, Boyamin meminta OJK membubarkan pengelola statuter lantaran dianggap gagal dan pengangkatannya tidak berdasar hukum.
“Pengelola statuter dibentuk tanpa persetujuan Badan Perwakilan Anggota (BPA) adalah ilegal dan tidak sah,” demikian tertulis dalam surat tertanggal 13 Februari 2018 tersebut. Sebagai ganti pengelola statuter saat ini, ia meminta OJK memilih satu dari dua opsi. (Baca juga: Tawaran Jalan Keluar Kemelut Bumiputera)
Opsi pertama, meminta BPA untuk mengajukan usul calon direksi dan komisaris baru yang lulus uji kelayakan dan kepatutan serta pakta integritas. Kedua, membentuk pengelola statuter baru dengan syarat harus persetujuan BPA.
Di luar itu, ia meminta OJK menyetop gaji bagi direksi dan komisaris yang telah nonaktif dan memecat semua pejabat OJK di bawah Dewan Komisioner yang dulu terlibat pembentukan pengelola statuter tanpa persetujuan BPA.
Selain itu, ia meminta OJK melanjutkan penyidikan terhadap kasus financial reasurance (Finre) karena diduga terdapat penyimpangan dan gratifikasi, serta melakukan penyidikan dan membawa ke pengadilan semua oknum direksi yang jelas-jelas merugikan perusahaan seperti dalam kasus Optima Sekuritas, Sugih Energi, dan lain-lain. (Baca juga: Daftar Panjang Salah Investasi yang Menggerus Dana Bumiputera)
