Dikabulkan MA, Pungutan Pengesahan STNK Dihapus

Mahkamah Agung membatalkan pungutan dari pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). MA membatalkan pungutan pengesahan STNK dengan mengabulkan sebagian uji materi atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Majelis Hakim MA terdiri dari Ketua Majelis Hakim Agung Supandi, dengan hakim anggota Is Sudaryono dan Yosran, membatalkan Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 dalam PP No 60 Tahun 2016 lewat putusan Nomor 12 P/HUM/2017.

Alasannya, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal tersebut menyatakan legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah tidak dipungut biaya.

“Menurut Mahkamah, ketentuan yang demikian adalah berlebihan dan dapat dikualifikasi sebagai pungutan ganda, karena pada saat pajak kendaraan bermotor dibayar, PNBP STNK sudah dipungut. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” bunyi putusan seperti dikutip dari putusan MA, Kamis (22/2).

(Baca juga: Sudah Teken Peraturan, Jokowi Minta Tarif STNK Jangan Naik Tinggi)