Pemerintah Antisipasi Ancaman Digitalisasi Perbesar Ketimpangan

Digitalisasi dapat menjadi ancaman bagi upaya pemerintah mempersempit ketimpangan ekonomi. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

“Apakah digitalisasi akan memperburuk ketimpangan? Iya, karena ada orang yang cepat sekali mengikuti era digital, ada juga yang ketinggalan atau jadi korban,” ujar Bambang saat seminar bertajuk ‘Quo Vadis Ekonomi Digital Indonesia’ di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (21/2).

Contoh korban yang dimaksudnya adalah mereka yang kehilangan pekerjaan atau pasar karena kalah bersaing dengan perdagangan online (e-commerce).

(Baca juga: Mendag dan E-Commerce Bahas Kewajiban Jual Produk Lokal)

Salah satu penyebab ketimpangan pada ekonomi digital, menurut Bambang, adalah karena tidak meratanya infrastuktur. Ia mencatat, rasio elektronifikasi telah mencapai 93,1% sepanjang tahun lalu. Namun, konsumsi listriknya hanya 977,7 killowatt per jam (kWh) per kapita, bahkan di bawah Vietnam.

“Ini sebenarnya warning untuk kita semua meski 93% penduduk sudah nikmati litrik tapi konsumsi per kapitanya rendah,” ujarnya.