Kembangkan 10 ‘Bali Baru’ Pemerintah Jajaki Pembiayaan Non-APBN
Pemerintah berencana pengembangan 10 destinasi wisata baru di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengarahkan pendanaannya menggunakan skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PINA).
Skema ini diarahkan karena infrastruktur di 10 ‘Bali Baru’ tersebut membutuhkan dana yang sangat besar, yang tidak akan cukup dengan hanya mengandalkan anggaran negara. Skema pembiayaan ini akan segera diputuskan dalam waktu dekat.
"Ini untuk membantu Kementerian Pariwisata mendorong 10 ‘Bali Baru’ yang sarat modal," kata Staf Ahli Kepala Bappenas Eko Putro Adijayanto di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. (Baca: Masyarakat Suka Pesiar, Jokowi Percepat Pengembangan 10 ‘Bali baru’)
Dia mengatakan saat ini Bappenas masih berbicara dengan seluruh gugus tugas yang berwenang dalam pengembangan 10 tempat wisata tersebut. Tapi dia menargetkan dalam waktu dekat akan ada satu lokasi yakni Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur/NTT) yang dikembangkan dengan skema PINA. Harapannya bisa terealisasi di kuartal III tahun ini.
Eko mengungkapkan saat ini sudah ada investor asal Tiongkok, yakni Huatsing, yang sudah menyatakan minat menanamkan modalnya di Labuan Bajo. Selain itu ada juga investor Australia yang belum dapat disebutkan namanya dan berminat masuk menanamkan modal di kawasan tersebut.
"Kalau Huatsing sudah memiliki kesepakatan untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai target (pengembangan)," kata Eko. (Baca: Tiongkok Investasi Proyek Infrastruktur Non-APBN Rp 24 Triliun)
Pada November tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk mempercepat pengembangan 10 daerah wisata ‘Bali Baru’. Dia mengatakan pemerintah harus bisa memanfaatkan momentum pergeseran konsumsi. Kini masyarakat lebih senang berwisata ketimbang berbelanja barang.
“Ini sebuah kesempatan yang harus kita manfaatkan,” kata Jokowi.
