Pemerintah Diperingatkan Kebijakan Harga BBM Ancam Rating Utang
Keputusan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif listrik di tengah tren kenaikan harga minyak dunia mendapat sorotan dari lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Investors Service. Keputusan yang bakal berimbas pada kenaikan beban subsidi energi tersebut dianggap mencerminkan kemunduran reformasi anggaran.
“Keputusan tersebut, jika diimplementasikan, akan mencerminkan kemunduran reformasi yang berjalan sebelumnya dan memberikan tantangan terhadap kekuatan kelembagaan,” kata Analis Moody’s Investor Service Anushka Shah seperti dikutip Bloomberg, Rabu (7/3). Rencananya, harga BBM bersubsidi dan listrik bakal dipertahankan hingga 2019.
Menurut Anushka, keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM tidak akan berdampak langsung pada posisi fiskal, tapi kebijakan mempertahankan tarif listrik dapat mempengaruhi neraca keuangan. “Jika risiko tersebut menyebabkan ketidakstabilan makro ekonomi, Moody’s akan melihatnya sebagai kredit negatif,” kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memahami keputusan pemerintah tersebut bisa jadi tak sesuai dengan ekspektasi lembaga pemeringkat. Namun, ia masih berharap rating utang tak terganggu.
“Akhirnya yang dihitung kan keseluruhan ya. Mungkin satu hal tidak seperti perkiraan dan harapan mereka, terutama dalam harga BBM dan listrik. Tetapi kan itu yang dilihat akhirnya secara keseluruhan nanti gimana, kesehatan fiskal (anggaran), seluruh fiskal, kemudian (kondisi) perbankan, sektor riil, yang dilihat itu,” kata Darmin.
