Ganjil Genap di Tol Bekasi Berpotensi Buat Jalan Nasional Macet
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap aturan ganjil genap di pintu tol Bekasi Barat dan Timur membuat pemilik kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi umum. Kementerian tersebut khawatir pemilik kendaraan pribadi hanya memindahkan rute ke jalan nasional menuju Jakarta.
Direktur Preservasi Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Hedy Rahardian mengatakan apabila hal tersebut terjadi, maka akan ada peningkatan 40% kendaraan pribadi ke jalan nasional dari jalan tol menuju Jakarta.
"Kalau begitu maka akan ada kemacetan di jalan nasional," kata Hedy saat konferensi pers di kantor pusat PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, Jakarta, Kamis (8/3).
(Baca juga: Aturan Ganjil-Genap Akan Kurangi 40% Kemacetan Tol Jakarta-Cikampek)
Kebijakan ganjil genap di pintu tol Bekasi Barat dan Timur yang akan diberlakukan mulai 12 Maret 2018, merupakan satu dari tiga kebijakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam mengurangi kemacetan di tol Jakarta - Cikampek menuju Jakarta. Dua kebijakan lainnya adalah pemberlakuan jam operasional pada kendaraan golongan III, IV, dan V pada jam 06.00 hingga 09.00 WIB serta lajur umum khusus serta penyediaan bus khusus.
Terkait pemberlakuan jam operasional pada kendaraan golongan III, IV, dan V, Hedy berharap para pemilik kendaraan menyosialisasikan waktu beroperasi di jalan nasional. Hal ini guna meminimalisir pertemuan antara kendaraan truk dengan sepeda motor yang akan berpotensi terjadi kecelakaan. "Kalau dipaksakan menggunakan jalan nasional maka akan membahayakan keselamatan," kata dia.
Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani mengatakan tiga kebijakan tersebut paling tidak dapat membuat pengurangan kendaraan 25% dari arah pintu tol Bekasi Barat dan Timur. Biasanya sepanjang pukul 06.00 hingga 09.00 WIB kendaraan yang lewat dua gerbang tol tersebut mencapai 8.000 kendaraan. Namun nantinya apabila kebijakan berjalan baik maka akan berkurang 2.000 kendaraan.
