Jokowi Akan Terima Hasil Evaluasi Proyek Strategis Bulan Ini
Presiden Joko Widodo akan menerima hasil evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada bulan ini. Hal ini dikatakan Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto kepada katadata.co.id.
Rainier mengatakan saat ini KPPIP sedang menyelesaikan penjelasan atas status proyek-proyek tersebut, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Setelah itu daftar proyeknya akan dibawa ke Presiden Jokowi.
"Kami sedang kejar untuk bulan ini (daftar proyek yang telah dievaluasi diserahkan kepada Jokowi)," kata Rainier melalui pesan pendek, Kamis (8/3).
Sayangnya, Rainier masih enggan memberitahu proyek apa yang akan dievaluasi. Dia beralasan daftar proyek ini harus mendapatkan persetujuan Menko Darmin terlebih dahulu, baru dapat diketahui publik dan diputuskan kelanjutannya melalui mekanisme rapat terbatas kabinet.
"Saya harus selesaikan dan laporkan secara lengkap kepada Pak Menko dulu," kata Rainier. (Baca: Pemerintah Coret Proyek Strategis yang Belum Konstruksi Hingga 2019)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang meminta Darmin mengevaluasi jalannya Proyek Strategis Nasional (PSN). Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui proyek mana yang dapat dilanjutkan dan yang tak mungkin dilanjutkan. Jokowi ingin agar proyek strategis yang sedang berjalan dan belum rampung tahun lalu untuk dikebut penyelesaiannya tahun ini.
Begitu pula proyek strategis yang sudah direncanakan tahun ini, segera harus dipastikan pengerjaannya. "Untuk itu saya minta Menko evaluasi mana yang bisa dieksekusi dan tidak dapat dilaksanakan. Ini harus diputuskan cepat," kata Jokowi bulan lalu.
Terkait dengan evaluasi ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mempertahankan dua proyek Kereta Api di Pulau Kalimantan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia memprediksi harga batu bara akan terus membaik, sehingga proyek ini akan kembali layak secara keekonomian untuk dibangun oleh swasta. Kedua proyek tersebut adalah proyek KA Kalimantan Timur dan KA Purukcahu - Bangkuang di Kalimantan Tengah.
(Baca juga: Jokowi Perintahkan Darmin Evaluasi Proyek Infrastruktur Strategis)
Budi menjelaskan saat ini pihak swasta sebagai inisiator masih sering meminta agar pemerintah memberikan jaminan. Namun, kata dia, pemerintah tidak akan memberikan jaminan tersebut sekaligus tidak mau mengeluarkan proyek itu dari daftar strategis.
