Pengurangan Material Tol Becakayu, Waskita Terancam Sanksi Berat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka kemungkinan untuk memberikan sanksi lebih berat kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Hal ini seiring adanya dugaan bahwa batang baja pengikat bracket proyek Tol Becakayu dikurangi dari 12 batang menjadi hanya 4 batang.

Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (K3) Syarif Burhanudin mengatakan saat ini pihaknya masih menginvestigasi pengurangan baja pengikat bracket tiang yang jadi faktor kecelakaan konstruksi. Dalam waktu dekat dirinya akan menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Saya kira lebih dari teguran. Tunggu saja dalam waktu dekat akan disampaikan melalui Pak Menteri," kata dia melalui pesan pendek kepada katadata.co.id, Jumat (9/3). (Baca: KKK Sebut Kecelakaan Konstruksi Disebabkan Subkontraktor Tak Disiplin)

Bukan hanya tol Becakayu, Syarif juga mengatakan evaluasi soal kesesuaian desain dan realisasi spesifikasi konstruksi juga dilakukan pada proyek lainnya. Namun dia mengklaim selain proyek ini, belum ada komponen proyek lain yang dikurangi sehingga menjadi salah satu faktor kecelakaan.

Dalam pasal 96 Undang-Undang Jasa Konstruksi, ada enam sanksi yang mengancam penyedia dan pengguna jasa konstruksi yang tidak mematuhi standara keselamatan kerja. Enam sanksi tersebut dimulai dari peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan serta pencabutan izin.

Dikutip dari Kompas, dari kajian Kementerian PUPR penggunaan 12 baja sebenarnya telah memperhitungkan kemampuan bracket untuk menopang beban material dalam mencetak kepala tiang. Sedangkan kepala tiang memiliki beban pembuatan 320 ton. Dengan pengurangan dari 12 batang  menjadi 4 batang, secara otomatis kemampuan bracket dalam menopang beban  akan turun.

(Baca: Marak Kecelakaan, Kadin Minta Penugasan ke BUMN Karya Dihentikan)