Pemerintah Ajukan Syarat Perpanjang Kontrak Blok yang Sudah 50 Tahun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengumpulkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di 26 blok minyak dan gas bumi (migas) yang kontraknya akan berakhir hingga 2026. Tujuannya untuk menentukan nasib pengelolaan blok tersebut setelah kontrak berakhir.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu yaitu menanyakan minat KKKS eksisting terhadap blok yang akan berakhir itu. "Pekan depan akan saya kumpulkan,"kata dia di Jakarta, Selasa (21/3).

Menurut Arcandra, beberapa kontraktor itu masih berpeluang memperpanjang kontrak di blok tersebut. Syaratnya adalah mereka bisa memberi manfaat yang lebih baik bagi pemerintah. Selain itu, masa kontrak belum mencapai 50 tahun.

Dengan begitu operator eksisting bisa mendapatkan perpanjangan selama 20 tahun. Mereka juga bisa memilih jenis kontrak yang akan dipakai yakni gross split atau yang menggunakan penggantian biaya operasional (cost recovery). 

Namun untuk kontak yang sudah sampai 50 tahun, pemerintah tetap memberi peluang kontraktor mengelola kembali blok tersebut dengan beberapa syarat. Salah satunya mereka harus bersedia menggunakan kontrak Gross Split dan tidak bisa memilih. 

"Tidak semua blok ada yang perpanjangan. Kalau perpanjangan opsinya boleh memilih, terminasi harus Gross Split," kata Arcandra.