Setnov Ungkap Puan dan Pramono Terima Uang e-KTP US$ 500 Ribu

Mantan Ketua DPR Setya Novanto meminta maaf dan mengklaim telah mengembalikan uang Rp 5 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Setnov juga menyatakan aliran uang e-KTP kepada putri Megawati, Puan Maharani, dan politikus PDIP Pramono Anung masing-masing US$ 500 ribu.

Setnov menyatakan pemberian uang kepada Puan dan Pramono dia ketahui dari keterangan terdakwa Andi Narogong dan rekannya pengusaha Made Oka Masagung pada akhir 2011. Informasi ini disampaikannya saat keduanya mengunjungi rumahnya.

"Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, saya minta maaf ada disampaikan oleh Andi (Narogong) untuk Puan Maharani US$ 500 ribu dan Pramono US$ 500 ribu," kata Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, seperti dikutip dari Antaranews, Kamis (22/3).

(Baca juga: Setnov Makin Terpojok soal Aliran Uang Lewat Money Changer)

Selain menyebut nama Puan dan Pramono, Setnov juga menyampaikan beberapa anggota dewan yang menerima uang. "Pertama adalah untuk Komisi II Pak Chairuman sejumlah US$ 500 ribu, untuk Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo) sudah dipotong oleh Chairuman dan untuk kepentingan pimpinan banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng US$ 500 ribu, Tamsil Linrung US$ 500 ribu, Olly Dondokambey US$ 500 ribu di antaranya melaui Irvanto," kata Setnov.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan saat proyek e-KTP berjalan, posisi PDIP merupakan partai oposisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hasto menyatakan ketika itu, di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, PDIP selalu “dikalahkan”, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone.