Karut Marut Lonjakan Impor Garam di Tahun Politik

Penulis: Yuliawati

25/3/2018, 08.58 WIB

"(Menteri Koordinator Kemaritiman) Luhut Pandjaitan bilang yang tahu garam hanya Menperin. Tidak, ada petani garam."

garam langka
ANTARA FOTO/Saiful Bahri
Petani panen perdana garam pada musim olah tahun ini di Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Jatim, rabu (5/7/2017).

Berbekal rapat kordinasi di Kemenko Kemaritiman itu, Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor sebanyak 2,37 juta ton kepada 21 perusahaan itu, pada 4 Januari 2018. Sebagian besar untuk industri farmasi dan Chlor Alkali Plan (CAP).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

“Kami keluarkan izin impor 2,37 juta ton berdasarkan Rakortas di Kemenko Kemaritiman dan Bareskrim,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kamis (22/3).

Yang menjadi perhatian, muncul satu perusahaan baru sebagai importir garam industri pengasinan, yakni PT Mitra Tunggal Swakarsa. Perusahaan yang baru berdiri Oktober 2017 ini mendapatkan izin impor sebanyak 70 ribu ton.

Kementerian Perdagangan berdalih perusahaan baru tersebut memenuhi persyaratan impor karena memiliki izin usaha industri (IUI). “Mereka memiliki IUI, kami tetap keluarkan, tidak boleh diskriminatif,” kata Enggar.

Data Izin Importir Garam Pada 4 Januari 2018

No

Nama Perusahaan

Jenis Industri

Alokasi (Ton)

1.

PT Finusolprima Farma Internasional

Farmasi

6

2.

PT Sukses Abadi Fermindo

Farmasi

1

3.

PT Dexa Medica

Farmasi

0,35

4.

PT Kalbe Farma Tbk

Farmasi

0,5

5.

PT Dankos Farma

Farmasi

0,1

6.

PT Sterin Laboratories

Farmasi

648

7.

PT Jayamas Medica Industri

Farmasi

1.800

8.

PT Ciba Vision Batam

Farmasi

84

9.

PT Ferron Per Pharmaceutical

Farmasi

1

10.

PT Bintang Toedjoe

Farmasi

13,5

11.

PT Intan Jaya Medika Solusi

Farmasi

1.370

12.

PT Amerta Indah Otsuka

Farmasi

130

13.

PT Sufindo Adiusaha

CAP

580.000

14.

PT Asahimas Chemical

CAP

1.200.000

15.

PT Pundo Deli Pulp & Paper

CAP

60.000

16.

PT Lontar Papyrus & Paper Industry

CAP

60.000

17.

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

CAP

150.000

18.

PT Toba Pulp Lestari Tbk

CAP

16.000

19.

PT Oki Pulp & Paper Mills

CAP

110.000

20.

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia

CAP

120.000

21.

PT Mitra Tunggal Swakarsa

Pengasinan Ikan

70.000

 

TOTAL

 

2.370.054,45

Sumber: Inatrade, Kementerian Perdagangan diolah Katadata.co.id

Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritik pemberian izin kepada PT Mitra TUnggal Swakarsa yang mengimpor untuk kebutuhan pengasinan ikan. Menurutnya, industri pengasinan tak memerlukan garam industri yang memiliki kadar Natrium Clorida (NaCl) 97%.

Dia menilai seharusnya industri pengasinan dapat memperoleh dari para petambak garam rakyat. “Bila semua industri menggunakan garam impor, siapa yang akan menyerap garam petambak rakyat?” ujar Faisal, Kamis (22/3).

Rakor Kemenko tentukan kuota impor

Setelah menerbitkan izin impor garam tanpa diketahui KKP, Kementerian Perdagangan mendorong Kementerian Koordinator Ekonomi mengadakan rapar koordinasi terbatas membahas impor garam.

Pada 19 Januari 2018, Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution memimpin rapat dan mengumumkan kepada pers mengenai ketetapan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton, sesuai dengan permintaan kementerian perindustrian. "Mereka yang paling tahu kebutuhan garam industri," kata Darmin.

(Baca: Beda Data di Kementerian, Impor Garam Industri Diputuskan 3,7 Juta Ton)

Dalam rapat tersebut, KKP bersikukuh kebutuhan impor garam hanya 2,1 juta ton, bukan 3,7 juta ton. Perhitungan KKP berdasarkan data acuan riset bersama antara KKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan rencana penggunaan garam untuk industri dan konsumsi nasional pada 2018 sebesar 3,98 juta.

Dengan perhitungan perkiraan produksi nasional 1,5 juta dan stok garam nasional di awal 2018 sebanyak 349 ribu ton, maka perkiraan selama 2018 terdapat 1,85 juta ton. Sehingga KKP menghitung selisih kebutuhan garam yang dapat dipenuhi lewat impor sebanyak 2,1 juta ton.

Berikut perhitungannya:

Reporter: Michael Reily dan Dimas Jarot Bayu Muchamad Nafi

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha