Digugat Mangkunegaran, Menteri Rini Sebut Revitalisasi Colomadu Legal
Pemerintah menyulap Pabrik Gula Colomadu, menjadi pusat destinasi wisata baru di Karanganyar, Jawa Tengah, dengan nama baru De Tjolomadoe. Namun, langkah ini mendapat penolakan dari keluarga Mangkunegara yang merasa sebagai pemilik dan tidak dilibatkan dalam perencanaan proyek tersebut.
Tim Penataan Aset Mangkunegaran (PAM) Puro Mangkunegaran berencana mengugat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan direksi PT Perkebuan Nusantara (PTPN) IX ke proses hukum. Mereka menganggap revitalisasi PG Colomadu dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan keluarga Mangkunegara.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku pihaknya sudah membicarakan persoalan revitalisasi bangunan yang saat ini bernama De Tjolomadoe sebelumnya dengan keluarga Mangkunegara. Masalah ini pun sudah melalui proses pengadilan yang sah.
"Jadi, prosesnya sudah jalan dengan lancar dan semuanya. Kami menghormati, tentunya juga Keluarga Keraton," ujar Rini saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (27/3).
Rini mengatakan, proses revitalisasi sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mendasari kepemilikan. Kementerian BUMN juga mengaku sudah memproses dan memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan di eks PG Colomadu.
Direktur Utama PTPN IX Iryanto Hutagaol menjelaskan pihaknya telah mendapatkan sertifikat HGB sejak 2014. Kepemilikan itu dikuatkan dengan dokumen yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertifikat HGB 399 yang pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun telah dimenangkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PTPN IX, serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)
“Semua sudah sah. Dalam prosesnya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mendasari kepemilikan termasuk Hak Guna Bangunan (HGB). Kami juga terus menjaga silaturahim dan hubungan yang baik dengan keluarga Mangkunegaran,” katanya dalam keterangan resmi (26/3).
