Tantangan Makin Berat, Cawapres Jokowi Diusulkan yang Paham Ekonomi
Partai politik pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019 masih menggodok calon wakil presiden (cawapres) yang dianggap cocok dan diterima publik. Salah satu kriteria yang dianggap perlu dipertimbangkan dalam pemilihan cawapres yakni sosok dari kalangan bisnis dan ekonomi.
Direktur Eksekutif Center of Reform Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai cawapres yang memiliki latar belakang bisnis dan pemahaman ekonomi menjadi penting karena tantangan pemerintah ke depan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Faisal mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di sekitar angka 5%. Ditambah lagi, Indonesia mengalami tantangan pengembangan industri dalam negeri. "Saya pikir yang kita butuhkan, yang menjadi konsen saya saat ini adalah pembangunan industri manufaktur," kata Faisal di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (28/3).
Dia menilai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tepat untuk mendampingi Jokowi agar ke depannya bisa kabinet yang dipimpin lebih memprioritaskan pembangunan industri. "Misal wakil presiden yang mengawal agenda industrialisasi, maka itu akan menjadi acuan bagi menteri-menteri di bawahnya. Karena permasalahan industri itu bukan di Kemenperin saja, tapi juga di luar Kemenperin," kata Faisal.
(Baca juga: PDIP Lirik Sri Mulyani, Susi dan Mahfud Md Jadi Cawapres Jokowi)
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) PPP Arsul Sani menyampaikan kriteria pemahaman di bidang ekonomi penting dimiliki cawapres. "Tantangan-tantangan tentang pembangunan ekonomi ke depan berat. Itu juga disepakati bahwa salah satu kriteria yang masuk cawapres punya kemampuan di bidang pembangunan ekonomi," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (27/3).
Arsul menyebut sosok yang layak dipertimbangkan di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani atau mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadjojo. Sementara PDIP menyebut Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berlatar belakang bisnis dan ekonomi sebagai kandidat non-parpol yang masuk pertimbangan.
Berbeda pandangan, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai sosok capres atau cawapres nantinya tak perlu memiliki latar belakang ekonomi. Hanya saja, sosok tersebut perlu membuat kabinet yang profesional.
"Terutama di tim ekonomi, ini harus tidak banyak yang terkait dengan kepentingan politis," kata Enny.
(Baca juga: Survei: Jenderal Gatot & Sri Mulyani Kandidat Kuat Cawapres Jokowi)
Selain itu, Enny menilai sosok capres dan cawapres ke depan harus jujur. Menurut Enny, nantinya sosok capres dan cawapres terpilih harus bisa menyampaikan persoalan yang ada saat ini secara transparan. Dengan begitu, pemerintah pun dapat menerima solusi yang konstruktif untuk memperbaiki masalah ekonomi Indonesia ke depannya.
"Kedua konsisten. Setiap kebijakan apapun konsisten bahwa orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat. Konsistensi ini harus konkret, kebijakan tidak hanya sekadar lip service," kata Enny.
PDIP bersama partai koalisi sedang menggodok beberapa nama yang menjadi pendamping Jokowi. Penjaringan kandidat cawapres oleh parpol bersamaan dengan kerja dari tim informal yang dibuat Jokowi. Tim informal yang dibentuk Jokowi bertujuan menampung perspektif dari masyarakat sipil dan pegiat demokrasi.
(Baca juga: Megawati Kantongi Daftar Nama Cawapres Jokowi)
