Anies Diminta Hapus Rencana Kontrak Air 25 Tahun dengan Swasta

Penulis: Yuliawati

Senin 16/4/2018, 19.44 WIB

PP 122/2015 mengatur kerja sama dengan swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum meliputi investasi di bidang pengelolaan, unit distribusi dan teknologi.

air bersih
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Pedagang membawa jeriken berisi air bersih yang akan dijual di kawasan Penjaringan, Jakarta, Kamis (22/3).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti rencana kontrak kerja sama selama 25 tahun antara Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya), PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Rencana kontrak ini tertuang dalam draft restrukturisasi kontrak kerja sama yang saat ini sedang dikaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Restrukturisasi kontrak itu hanya sebagai manuver untuk mempertahankan bisnis air dengan swasta di Jakarta," kata Direktur Eksekutif LBH Jakarta Al Ghifari Aqsa dihubungi Katadata.co.id, Senin (16/4).

Ghifari mengatakan kebijakan pengelolaann air Jakarta harus mengikuti putusan Mahkamah Agung nomor 31 K/Pdt/2017 yang memerintahkan penghentian kebijakan swastanisasi air minum.

(Baca juga: Anies Didesak Hentikan Restrukturisasi Kontrak PAM Jaya dengan Swasta)

MA juga menyatakan penyerahan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud Pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 22 Oktober 2001 sebagai perbuatan melanggar hukum.

"MA jelas memerintahkan penghentian swastanisasi, artinya pihak swasta tak lagi terlibat," kata Al Ghifari. 

(Baca: MA Batalkan Privatisasi Air Jakarta, Pengusaha Tunggu Langkah Pemprov)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menunda rencana penandatanganan restrukturisasi kontrak kerja sama antara PAM Jaya, Palyja, dan Aetra pada 21 Maret lalu. Anies kemudian meminta TGUPP meninjau poin-poin restrukturisasi kontrak tersebut.

Dari draft restrukturisasi kontrak kerja sama yang beredar, disebutkan dalam poin ruang lingkup perjanjian, di mana Palyja dan Aetra akan mengembalikan proses manajemen air baku dan air curah serta proses pelayanan kepada PAM Jaya. Sebelumnya kegiatan ini dilakukan oleh Palyja dan Aetra.

Namun, Palyja dan Aetra akan melakukan perawatan dan pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Pejompongan 1, Pejompongan 2, Cilandak, Taman Kota serta dstribusi sampai dengan sebelum meter pelanggan selama 25 tahun dari tanggal berlakunya perjanjian itu.

Direktur Amrta Institute Nila Ardhianie mengatakan, selain bertentangan dengan keputusan MA yang memerintahkan penghentian swastanisasi dalam pengelolaan air, pekerjaan distribusi air bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015.

PP tersebut mengatur bahwa kerja sama dengan swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi investasi di bidang pengelolaan, unit distribusi dan teknologi pengoperasian dan pemeliharaan.

"Aturan keterlibatan swasta dalam SPAM yang diatur PP 122/2015 hanya sebatas investasi, pengelolaan air oleh BUMN atau BUMD," kata Nila.

(Baca juga: KPPIP: Putusan MA Tak Ganggu Proyek Infrastruktur Air Nasional)

Sementara itu Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat menyatakan telah bertemu dengan TGUPP membahas draft restrukturisasi kontrak air. "Belum ada perubahan dari draft restrukturisasi kontrak," kata Erlan.

Erlan menyatakan, restrukturisasi kontrak air ini pun tujuannya untuk memenuhi MA. "Restrukturisasi itu pencapaian terbaik yang akan menjadi dasar pelayanan publik yang kita semua inginkan sekaligus mengimplementasikan putusan MA," kata dia.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha