68 Proyek Infrastruktur Strategis Ditargetkan Rampung 2016-2019

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menargetkan hingga tahun 2019 ada 68 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rampung sepanjang 2016 hingga 2019. Target ini cukup rendah dibandingkan total daftar yang mencapai lebih dari 200 proyek, meski sudah direvisi.

Kepala Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan total nilai investasi dari 68 proyek yang ditargetkan rampung hingga tahun depan ini mencapai Rp 260,3 triliun. Pada 2016 sudah ada 20 proyek yang selesai pembangunannya dan beroperasi, kemudian menyusul 10 proyek lagi di tahun lalu.

Tahun ini ditargetkan 13 proyek rampung dan 25 proyek lagi pada tahun depan. "Itu yang 100 persen akan selesai," kata Wahyu dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/4). Sisanya ditargetkan sudah masuk dalam tahap konstruksi. (Baca: Realisasi Lambat, Pemerintah Coret 14 Proyek dari Daftar Strategis)

PSN pertama kali dibangun dengan mengacu lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. Saat itu pemerintah menetapkan ada 225 proyek infrastruktur yang masuk dalam daftar PSN. Setahun kemudian, Jokowi merevisinya dengan Perpres 58/2017. Dengan revisi ini pemerintah mencoret 9 proyek yang tidak layak dan 20 proyek yang sudah selesai. Kemudian menambah 56 proyek lagi, sehingga totalnya menjadi 252 proyek.

 Tahun ini daftar PSN pemerintah akan kembali merevisinya dengan mencoret 14 proyek yang tidak layak dan 10 proyek yang telah selesai dibangun. Kemudian menambahkan 1 proyek dan 1 program prioritas, sehingga totalnya akan menjadi 230 proyek yang harus mulai dibangun seluruhnya sebelum kuartal III tahun depan.

Wahyu juga menjelaskan ada beberapa alasan 14 proyek yang dicoret tahun ini. Salah satunya adalah Bandara Sebatik di Kalimantan Utara. Proyek ini dinilai tidak layak karena lokasinya terlalu dekat dengan Bandara Nunukan. (Baca: Masalah Kelayakan dan Dana Sebabkan 7 Proyek Kereta Strategis Dicoret)

Tol Waru - Wonokromo - Tanjung Perak juga dicoret lantaran adanya penolakan dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Adapun tol Sukabumi - Ciranjang - Padalarang karena adanya permintaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memecah tol ini jadi bagian tol strategis yang lain.