Industri Makanan dan Minuman Tolak Usulan Bea Masuk Bahan Baku Plastik
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengusulkan penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap impor bahan baku kemasan plastik atau Polyethylene Terephthalate (PET) sebesar 5-26%. Usulan ini mendapat penolakan dari industri makanan dan minuman karena dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi harga dan permintaan.
"Usulan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk mengenakan pajak antara 5-26% terhadap bahan baku plastik kemasan selama lima tahun akan berdampak secara langsung terhadap industri yang pada akhirnya akan melakukan langkah efisiensi," kata juru bicara Forum Lintas Asosiasi Industri Makanan dan Minuman (FLAIMM) Rachmat Hidayat di Jakarta, Kamis (19/4).
Rachmat memperkirakan pengenaan BMAD dapat menaikkan harga jual produk makanan dan minuman, dengan perhitungan setiap peningkatan 1% harga jual akan menurunkan permintaan sebesar 1,23%.
(Baca juga: Harga Plastik Naik, Industri Makanan dan Minuman Bakal Tertekan)
Menurut Rachmat, hal tersebut karena penggunaan kemasan berkontribusi dalam struktur biaya sekitar 20-70%. Adapun, hingga saat ini industri makanan dan minuman masih harus mengimpor bahan baku kemasan sekitar 60 ribu dari total kebutuhan 200 ribu ton per tahun.
"Industri makanan dan minuman menggunakan ini (PET) sebagai packaging," kata Rachmat.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, pengenaan BMAD sebesar 10% diperkirakan akan mengakibatkan penurunan permintaan untuk industri makanan dan minuman skala besar hingga 0,7-0,8%. Adapun, industri skala kecil dan menengah diperkirakan mengalami penurunan permintaan hingga 2,98-3,25%.
"Kalau dikenakan bea masuk, pengenaan itu akan berdampak pada struktur biaya industri makanan dan minuman, terutama dari sektor kecil dan menengah. Mereka menggunakan bukan dalam bentuk bahan baku, tapi yang sudah jadi (kemasan)," kata Piter.
