Menteri Desa: Ekonomi Maju Tanpa Tekan Kemiskinan Picu Gejolak Sosial
Sejumlah lembaga keuangan dan pemeringakat internasional pernah memprediksi kemajuan ekonomi Indonesia pada 2040 atau 2050 mendatang. Misalnya, produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan yang terbesar keempat, setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.
Namun Menteri Desa Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo menekankan bahwa untuk mencapai posisi tersebut pemerintah harus membenahi sejumlah masalah. Misalnya, menyelesaikan persoalan kemiskinan, kesenjangan, gini ratio, dan pendidikan.
“Kemajuan ekonomi tanpa diiringi penurunan kemiskinan dan gini ratio, itu akan menjadi gejolak sosial, kemudian jadi gejolak politik yang mempengaruhi petumbuhan ekonomi,” kata Eko Putro Sandjoyo di kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Kamis (19/4/2018). (Baca juga: Data Kemiskinan Berubah Jadi Alasan Bantuan Pangan Tak Sesuai Target).
Untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di luar perkotaan, pemerintah telah meningkatkan dana desa. Pada 2017, penyerapan dana desa tahap satu mencapai 98,41 persen dari total anggaran Rp 60 triliun. Tahun sebelumnya, pemerintah menyalurkan dana desa Rp 46,98 triliun dengan penyerapan sebesar 97,65 persen. Sementara pada 2015, pemerintah menganggarkan dana desa Rp 20,67 triliun dengan penyerapan 82,72 persen.
“Dana desa berhasil menggerakkan masyarakat untuk membangun apa yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sepanjang kita merdeka,” ujarnya. (Baca pula: Dana Desa Menumpuk di Daerah, Pemerintah Longgarkan Syarat Penyaluran).
Dari pemanfaatan dana desa hingga 5 Maret 2018, jalan desa yang terbangun sebanyak 123.145 kilometer, jembatan 791.258 meter, pasar desa 5.220 unit, BUM Desa 26.070 unit kegiatan, sarana olahraga 3.004 unit, irigasi 28.091 unit, embung sejumlah 1.927 unit, dan tambatan perahu sebanyak 2.882 unit.
Sementara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah telah membangun penahan tanah sebanyak 65.918 unit, air bersih sebanyak 37.496 unit, Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 103.486 unit, polindes 5.314 unit, drainase 38.217 kilometer, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 18.072 unit, posyandu 11.424 unit, dan sumur 30.212 unit.
(Baca juga: Berdayakan 5.000 Desa Tertinggal, BPS Gelar Sensus Wilayah).
Namun demikian, menurut data BPS, kebutuhan desa untuk MCK memerlukan lima juta unit. Dengan demikian, pembangunan MCK masih jauh dari kebutuhan. “Hanyaa ada enam kabupaten yang bebas buang air sembarangan. Bahkan, Jakarta belum dikategorikan bebas buang air sembarangan,” katanya.
