Anggap Rencana Penataan Tanah Abang Tak Jelas, Ombudsman Panggil Anies
Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta tidak puas atas laporan mengenai rencana penataan pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta. Ombudsman pun memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberikan keterangan lisan, pekan depan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta Dominikus Dalu menilai Pemprov Jakarta tak memberikan solusi atas penanganan Tanah Abang. Pemprov memang telah memaparkan perencanaan dalam jangka panjang, menengah dan pendek, namun tanpa rincian target waktu yang jelas.
"Tak ada keterangan kapan akan melakukan relokasi, padahal sebentar lagi akan berlangsung Ramadhan dan Lebaran, yang akan membuat Tanah Abang makin sesak," kata Dominikus dihubungi Jumat (27/4).
(Baca juga: Anies-Sandi Siapkan Laporan Evaluasi Tanah Abang ke Ombudsman)
Ombudsman pada Senin (26/3) lalu menerbitkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) yang menyebutkan Pemprov Jakarta melakukan maladministrasi dalam kebijakan penataan Tanah Abang. Bila dalam 30 hari Anies tak memperbaiki kebijakan, Ombudsman mengancam memberikan rekomendasi yang dapat berujung Anies dapat dibebastugaskan sebagai gubernur.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan pemprov Jakarta siap memberikan keterangan kepada Ombudsman. Saat ini, pemprov mengalami kesulitan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang memenuhi trotoar di kawasan Tanah Abang.
Padahal, setelah mendapat peringatan dari Ombudsman, Pemprov sempat berjanji akan membuat trotoar Tanah Abang steril dengan menutup Jalan Jatibaru untuk kegiatan berjualan.
“Makin hari makin banyak pedagang karena Tanah Abang itu kayak gula. Jadi semutnya makin banyak ya,” kata Sandiaga.
